KPBU dalam Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur, Suwirpen: APBD Tak Memadai, DAK makin Sulit

Oleh sebab itu, dibutuhkan kemandirian daerah untuk memenuhi kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur ini.

Daerah harus pandai berinovasi mencari sumber pendanaan pembangunan infrastruktur, baik dari potensi sendiri (APBD) maupun melalui skema pembiayaan lainnya.

Dari banyak persoalan Sumbar dalam hal infrastruktur, Suwirpen berharap, FGD ini dapat melahirkan sebuah solusi yang dapat memajukan Sumbar.

Baca juga: BUPATI PESSEL Kunjungi BNPB Upaya Perbaikan Infrastruktur Pasca Bencana

FGD ini dihadiri Gubernur Sumbar, Mahyeldi dan dibuka Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumbar, Syukriah. Selain OPD terkait, hadir juga sejumlah kepala daerah kabupaten dan kota di Sumbar.

Dikesempatan itu, Gubernur Sumbar, Mahyeldi mengatakan, Sumbar tengah menjajaki upaya percepatan pembangunan infrastruktur di daerah menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Keterbatasan APBD membuat kita harus berimprovisasi, mencari peluang-peluang lain untuk bisa mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah," kata, Mahyeldi.

Mahyeldi menilai, salah satu peluang untuk akselerasi pembangunan itu adalah melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

KPBU adalah kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur dan/atau layanannya untuk kepentingan umum mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.

"Ide menggunakan skema itu muncul setelah diskusi dengan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sumatera Barat, Syukriah HG yang langsung ditindaklanjuti dengan FGD ini," katanya.

Ia berharap, semua pihak berkepentingan termasuk pemerintah kabupaten dan kota bisa lebih memahami mekanisme KPBU sekaligus kelebihan dan kekurangan menggunakan skema tersebut.

Penulis: Al Imran
Editor: Mangindo Kayo
Sumber: