KPBU dalam Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur, Suwirpen: APBD Tak Memadai, DAK makin Sulit

PADANG (19/10/2023) - Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Suwirpen Suib mengungkapkan, permasalahan utama dari belum memadainya infrastruktur, disebabkan terbatasnya kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur ini.

Pada APBD Tahun 2023 dengan nilai yang mencapai Rp6,5 triliun, ungkap dia, alokasi anggaran untuk belanja modal hanya berkisar 12%. Semntara, alokasi untuk belanja infrastruktur tidak sampai 10% dari total belanja.

"Sebagian besar alokasi belanja habis untuk belanja operasi yang di dalamnya termasuk belanja pegawai," ungkap Suwirpen pada Fokus Group Discusion (FGD) dengan Topik KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha) sebagai Alternatif Mambangun Kemandirian Fiskal Daerah, di Padang, Kamis.

Apabila hanya mengandalkan APBD sebagai sumber pendanaan pembangunan infrastruktur di daerah, ungkap Suwirpen, butuh waktu lama untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur.

Baca juga: Ini Proyek yang Diusulkan Pj Wako Bukittinggi ke Kementerian PUPR

"Bisa 10 atau 20 tahun, baru kita bisa memenuhinya dan itupun tidak efektif untuk percepatan pembangunan daerah," ungkap Suwirpen.

Dia berharap, Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI) di Sumbar bisa lebih ditingkatkan. Sekarang, IPI masih belum maksimal dan memadai.

Sampai tahun 2022, IPI Sumatera Barat baru tergolong dalam kelompok menengah. Artinya, kondisi infrastruktur masih belum mantap dan memadai, untuk mendukung percepatan pembangunan daerah.

Dia mengungkapkan, sumber pembiayaan dari DAK pun saat ini, semakin sulit. Oleh karena itu, juga mengakibatkan dana transfer dari pemerintah ke daerah dalam beberapa tahun terakhir, juga semakin berkurang.

Baca juga: Mahyeldi dan Andre Rosiade Temui Dirjen Bina Marga Kementrian PUPR, Ini Proyek yang Diperjuangkan

"Ini dapat kita pahami, karena banyak juga beban negara untuk pemenuhan kebutuhan anggaran di sektor lainnya," ungkap dia.

Penulis: Al Imran
Editor: Mangindo Kayo
Sumber: