Pemprov Gelar FGD Atasi Persoalan Demo Nagari Air Bangis, Ini Saran DPRD Sumatera Barat

Jika tidak, hal tersebut akan terus menjadi persoalan dari waktu ke waktu, sehingga mengganggu kelangsungan hidup masyarakat di daerah itu.

"Kita minta gubernur mampu menjembatani pihak perusahaan yang berinvestasi pada program Proyek Stategis Nasional (PSN) di Kabupaten Pasaman Barat yang luasnya mencapai 30.162 di Nagari Air Bangis dengan masyarakat, untuk mendapatkan kesepakatan yang bisa diterima oleh kedua pihak (win-win solusion-red)," katanya.

Dia mengatakan, gubernur merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Maka dari itu, harus bisa melancarkan investasi besar, tanpa mengkesampingkan kepentingan masyarakat.

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Sumbar Rasakan Kelelahan Politik Masyarakat di PSU DPD, Potensi Menular ke Partisipasi Pilkada

"Persoalan yang dihadapi masyarakat Air Bangis memang tidak mudah, karena mereka telah menggarap lahan telah lama dan jadi sumber ekonomi. Sekarang, mau tidak mau harus kembali ke aturan yang berlaku," terang Muzli.

"Jadi harus ada solusi strategis untuk mereka dengan mengakomodir kepentingan kedua pihak," katanya.

Muzli berjanji, siap untuk menjembatani persoalan yang dihadapi masyarakat Air Bangis dengan Pemprov hingga unsur terkait lainnya.

Tampak di pertemuan itu Kapolda Sumbar, Kajati Sumbar, Danrem 032 Wirabraja, Danlantamal II Padang, Danlanud Sutan Sjahrir, Kabinda Sumbar, Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar. (*)

Penulis: Al Imran
Editor: Mangindo Kayo
Sumber: