DPRD Setujui KUA-PPAS Padang 2024, Alokasi Gaji P3K dan Target PAD Turun Rp230 Miliar jadi Catatan

Oleh sebab itu, untuk jadi perhatian TAPD, BKPSDM dan Dinas Pendidikan untuk alokasinya di KUA-PPAS 2024.

"Merujuk pada beberapa point tersebut, maka Fraksi Gerindra menarik kesimpulan bahwa kebijakan KUA-PPAS 2024 masih belum fokus dalam penyelesaian target tahun terakhir RPJM 2019-2024," terang Elly.

Selanjutnya, terkait target Pendapatan Daerah terutama target PAD, dimana rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih belum optimal dan cendrung terabaikan, sehingga dikhawatirkan pagu indikatif Pendapatan Daerah sebesar Rp2,333 triliun tidak akan terealisasi.

Demikian juga dengan pelaksanaan Belanja Daerah khususnya pelaksanaan program dan kegiatan, masih belum dilandasi dengan program terencana, yang akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita serta kesejahteraan bagi masyarakat.

"Belanja daerah masih terjebak dalam pemenuhan belanja pegawai dan kebutuhan rutin kantor serta menyisakan sedikit buat pembangunan fisik," tukas Elly.

Fraksi PKS melalui jubirnya Pun Ardi mengatakan, melihat target PAD tahun 2024 sebesar Rp706.8 miliar, jelas mengambarkan pengelolaan keuangan daerah disektor PAD seperti lepas kendali dari target RPJMD yang sudah ditetapkan.

"Keadaan seperti ini, tentu jadi catatan penting terhadap target kinerja pemerintah kota tahun 2024 mendatang," ungkap Pun Ardi.

Menurut Pun Ardi, target PAD di angka Rp706,8 miliar dengan pendapatan daerah Rp2,333 triliun, tentunya Padang perlu melakukan terobosan untuk meningkatkan PAD. Namun di sisi lain tidak membebankan masyarakat.

"Target PAD ini under-estimate dari target RPJMD 2019-2024, dari awalnya Rp1 triliun-an jadi sebesar Rp706,8 miliar atau defisit target sebesar Rp293,2 miliar Maka, bisa dipastikan Belanja Daerah tahun 2024 secara dominan hanya bisa untuk memenuhi aktivitas rutin pemerintah," tegasnya.

"Ini semua tergambar pada membengkaknya belanja operasi sebesar Rp2,201 triliun, dimana lebih dari separuhnya adalah untuk belanja/gaji pegawai," pungkasnya.

"Ini berbanding terbalik dengan alokasi belanja pembangunan hanya sebesar Rp155,8 miliar atau sebesar 6,58 % terhadap total belanja," ungkapnya.

Penulis: Al Imran
Editor: Mangindo Kayo
Sumber: