DPRD Setujui KUA-PPAS Padang 2024, Alokasi Gaji P3K dan Target PAD Turun Rp230 Miliar jadi Catatan

"Rendahnya belanja infrastruktur daerah ini, tentu memprihatinkan kita semua, ditengah banyaknya kebutuhan pembiayaan pembangunan untuk menyelesaikan permasalahan banjir, perbaikan jalan, pengawasan lingkungan hidup, permasalahan transpotasi kota, penanggulangan kemiskinan, pemenuhan layanan dasar dan lain-lain," katanya.

Usai mendengarkan penyampaian pendapat akhir disertai persetujuan dari sebanyak enam fraksi di DPRD Padang, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepakatan Perda No 12 Tahun 2021 tentang Persetujuan Ranperda KUA-PPAS TA 2024 menjadi Perda KUA-PPA TA 2024.

Sesuai Regulasi

Sementara itu, Ekos Albar mengatakan, secara umum KUA PPAS tahun 2024 ini terdiri dari kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah.

Dalam hal menetapkan target pendapatan daerah, terang Ekos, kebijakan umum yang ditetapkan adalah diupayakan secara rasional dengan mempedomani penerimaan tahun lalu, potensi yang ada serta asumsi pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi sumber pendapatan daerah.

Sedangkan untuk kebijakan belanja daerah, secara umum ditetapkan dengan mengacu ke Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 dan Permendagri No 77 Tahun 2020 dengan pengalokasian belanja pada setiap SKPD dilakukan berdasarkan kebutuhan dan usulan, dengan memperhatikan kecukupan anggaran.

Sehingga dalam implimentasinya dapat menunjang pencapian target program dan kegiatan yang didistribusikan kedalam urusan wajib dan pilihan yang menjadi tugas dan fungsi masing-masing SKPD.

"Atas nama Pemko Padang, kami menyampaikan ucapan terimakasih pada pimpinan dan anggota DPRD atas kerja keras dalam membahas KUA PPAS tahun 2024 sehingga dapat ditetapkan tepat waktu sebagaimana diatur dalam Permendagri No 77 Tahun 2020," ungkap Ekos. (adv)

Penulis: Al Imran
Editor: Mangindo Kayo
Sumber: