9 Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Unand Akhiri Program MBKM di DPRD Sumbar

Dia mengatakan, nantinya melalui program MBKM, mahasiswa tidak asing dengan dunia kerja, jadi mereka sudah biasa untuk berkomunikasi pada lingkungan tempat mereka mengabdi nantinya.

"Jika di parlemen mereka sudah terbiasa dalam membahas peraturan daerah (Perda) mengelola konflik dan hal positif lainnya," ungkap dia.

"Terkait evaluasi program MBKM yang dilakukan, seluruh pejabat yang jadi pembina mereka merasa terbantu dan cukup berkontribusi positif untuk kegiatan yang mereka ikuti," katanya.

Baca juga: Bawaslu Sumbar Gendeng FISIP Unand Luncurkan Pusat Pendidikan dan Pengawasan Pemilu Partisipatif

Diketahui, dalam program MBKM, mata kuliah yang dapat dikonversikan dalam 1 semester, total 20 SKS.

Artinya, kegiatan merdeka belajar atau saat magang selama empat bulan disetarakan dengan 20 SKS tanpa penyetaraan dengan mata kuliah lain.

Salah seorang mahasiswa yang mengikuti program MBKM, Naufal mengatakan, selama magang di Sekretariat DPRD Sumbar dapat tugas pada bagian hubungan masyarakat (Humas), dengan cakupan kerja mempublikasi kegiatan unsur pimpinan dan anggota DPRD Sumbar.

"Dalam menjalankan tugas saya ikut turun ke lapangan membantu tugas kedewanan dalam menjemput aspirasi masyarakat, rapat kerja menyusun anggaran serta pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda)," ungkapnya.

Dia mengatakan, hal yang paling berkesan selama magang adalah mengetahui langsung bagaimana tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) kerja lembaga legislatif secara Undang-Undang maupun praktiknya.

Tidak hanya itu, di DPRD Sumbar juga bertemu relasi baru seperti rekan-rekan media hingga petugas protokoler unsur pimpinan yang banyak mengajarkan pola-pola kerja sesuai fungsi masing-masing.

Dia berharap, DPRD Sumbar secara kelembagaan, bisa lebih maksimal menjalankan Tupoksi sebagai wakil rakyat di parlemen, sehingga bisa memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Penulis: Al Imran
Editor: Mangindo Kayo
Sumber: