Prakiraan Pemprov Sumbar, 100 Ribu Pemudik Pulang Lewat Bandara

PADANG (7/4/2023) -- Asisten II Setdaprov Sumbar, Wardarusmen mengungkapkan, persoalan macet, masalah kebersihan serta keamanan dan kenyamanan di destinasi wisata, jadi perhatian Pemprov Sumbar jelang Libur Idul Fitri 1444H / 2023 ini.

"Untuk atasi persoalan macet jalur Padang-Bukittinggi, antisipasinya diadakan rekayasa lalu lintas jalan satu arah dari Sicincin ke Bukittinggi dan sebaliknya, oleh Polda Sumbar bersama Dinas Perhubungan," ungkap Wardarusmen dikutip dari siaran pers yang dirilis, Kamis.

Juga hadir dalam keterangan pers itu, Kadis Kominfotik, Siti Aisyah dan Kadishub, Dedy Diantolani. Turut hadir, perwakilan dari Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup Sumbar dan Dinas Perindag.

Selain itu, upaya lainnya yang dilakukan dalam menyambut pemudik yang akan pulang kampung itu yakni penguatan peran Pokdarwis di destinasi wisata oleh Dinas Pariwisata serta program Green Ramadhan dan penilaian nagari terbersih oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Baca juga: RELAWAN SATRIA INSPIRES: Dipercaya Perantau, Di Apresiasi Pemkab Pessel

Wardarusmen menyebut, lonjakan pemudik dan wisatawan diperkirakan mencapai empat kali lipat dari tahun sebelumnya.

Pemudik yang masuk ke Sumbar didominasi melalui jalur udara dan darat. Untuk jalur udara melalui pintu gerbang Bandara Internasional Minangkabau (BIM).

Perbandingan jumlah flight tahun ini, diprediksi mengalami peningkatan, karena akan mengalami lonjakan kedatangan penumpang pesawat masuk ke BIM sebanyak 4 kali dibandingkan tahun 2022.

"Jika tahun 2022 lalu jumlah pemudik yang datang melalui BIM mencapai 24 ribu, maka tahun sekarang bisa mencapai 100 ribu lebih. Karena itu dibutuhkan dukungan dan kesiapan PT Angkasa Pura II Cabang BIM," terang Wardarusmen.

Baca juga: 300 Perantau Minang Pulang Kampung dengan Fasilitasi Kemenhub RI, Baliknya juga akan Difasilitasi

Ditambahkan, antisipasi kemacetan juga dilakukan di lokasi destinasi wisata dan rumah makan serta pasar. Untuk melaksanakan langkah antisipasi ini, selain melibatkan seluruh OPD dan stake holder juga melibatkan pemerintah kabupaten kota.

Penulis:
Editor:
Sumber: