Antisipasi Wakil Rakyat Terlibat Narkoba, Granat: Masukan Pasal Tes Toksikologi ke Peraturan Tatib
PADANG (11/1/2023) - Ketua Gerakan Nasional Anti Narkoba (Granat) Sumatera Barat, Fajar Rusvan mengusulkan, tes toksikologi (tes urine-red) jadi salah satu pasal yang wajib ada di Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik lembaga legislatif dari tingkat pusat hingga daerah.
"Bagaimana mungkin, program legislasi daerah atau nasional kita, ternyata diselenggarakan oleh para wakil rakyat yang hidupnya ternyata tergantung Narkoba," tegas Fajar Rusvan dalam pernyataan tertulisnya, Rabu.
Pernyataan Fajar ini, menyorot ditangkapnya Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok, LE (32), usai transaksi narkotika jenis sabu pada Selasa (10/1/2023) sekitar pukul 00.15 WIB.
Dia dicokok Satresnarkoba Polres Solok Arosuka dengan barang bukti berupa satu paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klem warna bening serta barang bukti lainnya.
Baca juga: Alirman Sori Wacanakan Orang Tua Pelaku Tawuran Ikut Dijerat Hukuman
Menurut Fajar, wakil rakyat yang terjerat Narkoba, bukan barang baru. Hampir di seluruh Indonesia, peristiwa serupa terjadi.
Tentunya, jelang Pemilu 2024 ini, seluruh partai mesti menjadikan peristiwa di DPRD Kabupaten Solok ini sebagai momentum perbaikan di tahun politik ini.
"Partai mesti mampu menawarkan gagasan melalui caleg yang terhindar dari narkoba. Memasukan pemeriksaan Narkoba secara reguler dalam Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD, adalah salah satu bentuk dukungan dalam upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN)," ungkap Fajar yang juga penulis biografi berbagai tokoh nasional itu.
Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
Baca juga: Granat Sumbar: Gerakan Anti Narkoba Layak Masuk Kurikulum Muatan Lokal di Setiap Satuan Pendidikan
Menurut Fajar, P4GN ini mesti jadi perhatian serius setiap partai politik peserta Pemilu 2024, juga masyarakat yang akan memilih para wakilnya nanti.
Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber:
Berita Terkait
- Bapemperda DPRD Sumbar Konsultasikan Prolegda Tahun 2025 ke Kemendagri, Ini Hasilnya
- Perwira Polisi Ditembak di Solok Selatan, Ini Analisis PBHI Sumbar
- Majelis BPSK Padang Temui Wakil Ketua DPRD Sumbar, Ini yang Dibicarakan
- Debat Pamungkas Pilgub Sumbar Diwarnai Saling Sindir dan Isak Tangis
- Pemprov Sumbar Bangun Sinergisitas Pemungutan Opsen Pajak Daerah