Rakernis Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu, Alni: Ada Klausula Regulasi yang Tak Singkron

Hal itu disampaikan Kepala Sekretariat Bawaslu Sumbar, Karnalis Kamaruddin dalam laporannya pada kegiatan Rapat Kerja Teknis di Bukittinggi, Rabu. Agenda ini dihadiri jajaran Bawaslu seluruh Kabupaten dan Kota se Sumatera Barat, bersama Koordinator Sekretariat dan Staf Divisi terkait.

"Barang tersebut perlu dikelola secara baik dan tertib untuk mendukung proses penanganan pelanggaran yang akan dilakukan Bawaslu," kata Karnalis.

Dalam rangka mengatur pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemilu secara tertib, sambung Karnalis, Bawaslu telah menyusun Peraturan Bawaslu No 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah diundangkan tanggal 22 Juni 2018 silam.

Baca juga: Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih, Bawaslu Sumbar Layangkan 1447 Peringatan Tertulis

"Meskipun sudah terdapat pengaturan mengenai pengelolaan barang dugaan pelanggaran, namum dalam prakteknya masih terdapat jajaran Bawaslu yang mengalami kesulitan dalam melakukan pengelolan barang dugaan pelanggaran," ungkapnya.

"Hal ini tidak dapat dianggap menjadi sesuatu hal yang sederhana, karena ini menjadi bagian akhir dari pertanggungjawaban pengawas pemilu dalam melakukan penanganan pelanggaran," katanya. (rls/sat)

Penulis:
Editor:
Sumber: