DIPA untuk Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 Naik 7,36 Persen

Senin, 12 Desember 2022, 22:25 WIB | Kabar Daerah | Provinsi Sumatera Barat
DIPA untuk Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 Naik 7,36 Persen
Gubernur Sumbar, Mahyeldi didampingi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumbar, Heru Pudyo Nugroho, serahkan DIPA kementrian/lembaga yang ada di Sumbar, di auditorium gubernuran Sumbar, Senin. (humas)

PADANG (12/12/2022) - Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi serahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada kepala/kuasa pengguna anggaran satuan kerja kementerian lembaga yang ada di Padang, Senin.

Penyerahan DIPA yang digelar di auditorium gubernuran Sumbar itu, Mahyeldi tampak didampingi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumbar, Heru Pudyo Nugroho. Di momen itu, Mahyeldi juga menyerahkan Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2023 dan Piagam WTP LKPD Tahun 2021 pada Pemprov Sumbar dan para bupati/wali kota di Sumatera Barat.

"DIPA dimaksud akan dijadikan dasar pengeluaran negara dan pencairan atas beban APBN sekaligus menjadi dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah," ungkap Mahyeldi saat penyerahan.

Dalam sambutannya, Mahyeldi menyatakan, penyerahan DIPA merupakan awal dari rangkaian proses pelaksanaan APBN 2023 yang merupakan komitmen dan langkah nyata pemerintah agar pelaksanaan pembangunan dan pencairan APBN dapat dimulai lebih awal.

Sehingga, memberikan manfaat lebih cepat dirasakan oleh seluruh masyarakat Sumbar terutama di sisi pemulihan ekonomi dan penanganan sektor kesehatan.

"Dengan cepatnya kita realisasikan belanja, akan jadi stimulan masyarakat. Semoga, di awal 2023 pertumbuhan ekonomi semakin lebih baik. Apalagi tahun ini DIPA Sumbar meningkat 7 persen lebih," ujar Mahyeldi.

Ditambahkan, Provinsi Sumatera Barat pernah jadi salah satu daerah dengan tingkat inflasi yang tertinggi secara nasional. Namun, berkat kerja keras, Sumbar mampu menurunkan dan mengendalikan inflasi hingga angka 6,87 persen.

"Pertumbuhan ekonomi Sumbar di Triwulan III mencatatkan nilai positif di angka 4,54 (yoy)," ujar Mahyeldi.

Dikatakan, APBN 2023 disiapkan untuk responsif, antisipatif dan fleksibel terhadap kondisi ekonomi yang tidak pasti. APBN jadi instrumen perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan sekaligus berperan dalam mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.

Pada tahun 2023, APBN difokuskan pada enam kebijakan utama yaitu penguatan kualitas SDM (sumber daya manusia).

Sementara, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumbar, Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan, alokasi belanja negara TA 2023 yang dialokasikan untuk Sumatera Barat sebesar Rp31,01 triliun.

Halaman:

Penulis:
Editor:
Sumber:

Bagikan: