Ini Usulan Mahyeldi di Rakor Gubernur se-Sumatera

PADANG (28/6/2022) - Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi menyampaikan empat usulan terkait perencanaan terintegrasi di Pulau Sumatera. Yakni, pembangunan infrastruktur, dana kompensasi penjualan karbon (carbon trading), penguatan peran pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah serta tindaklanjut terkait penghapusan tenaga honorer 2023 mendatang.

"Seperti pembangunan tol yang ditargetkan selesai pada tahun 2024, menurut saya pembangunan tersebut tidak dibatasi oleh waktu habis masa jabatan seorang kepala daerah, melainkan pembangunan tersebut merupakan pembangunan yang berkelanjutan," ujar Mahyeldi, Kamis.

Pernyataan itu disampaikan Mahyeldi saat Rapat Koordinasi (Rakor) gubernur se-Sumatera Tahun 2022 di Pekanbaru, Riau. Rapat ini dihadiri sembilan gubernur lainnya di Sumatera Barat.

Rakor membahas beberapa poin di antaranya pemerataan beberapa infrastruktur seperti jalur logistik Trans Sumatera, kemudian membahas tentang kondisi infrastruktur perbatasan dan truk over dimension over load.

Baca juga: Survei Voxpol Pilgub Sumbar 2024, Elektabilitas Mahyeldi-Vasko 70,3 Persen, Epyardi-Ekos 16,8 Persen

Kemudian, hilirisasi sumber daya alam. Selain itu juga dibahas penguatan jaringan pariwisata dan ekonomi kreatif, percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem, pembangunan rendah karbon, dan lainnya.

Kemudian, Mahyeldi juga membahas terkait dana kompensasi perdagangan karbon trade dibeberapa kabupaten/kota yang memiliki hutan lindung yang sampai saat ini masih belum jelas apakah daerah tersebut mendapatkan hak kompensasi dalam bentuk DAK.

"Daerah Sumatera ini paru-paru Indonesia, seharusnya juga daerah yang memiliki hutan lindung harus mendapatkan konstribusi karena kitalah memelihara hutan, menjaga dan merawatnya," ungkap Mahyeldi.

Mahyeldi juga membahas terkait sinergitas antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota. Menurutnya, jika sinergitas ini terus berjalan dengan baik, tugas pemerintah provinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Baca juga: Gubernur Lantik Hani Syopiar Rustam jadi Pjs Wali Kota Bukittinggi, Bertugas 2 Bulan

"Setiap daerah mempunyai keunggulan dan potensi masing-masing, jika hal ini disinergikan dengan perencanaan yang matang, hal tersebut dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah," kata Mahyeldi.

Penulis:
Editor:
Sumber: