Seminar Keuangan Daerah dan Reformasi Birokrasi, Guru Besar IPB Dihadirkan

PADANG (14/6/2022) - Era revolusi industri 4.0 telah mendisrupsi persaingan dan kompetensi lama yang tidak lagi relevan, jadi kompetensi baru yang berbasis digital. Menjadi motor penggerak menghadapi persaingan itu, birokrasi pemerintahan perlu menata diri menjadi lebih adaptif dan responsif, agar tetap mampu memberikan pelayanan publik dengan prima.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur, Audy Joinaldy saat membuka Seminar Keuangan Daerah dan Reformasi Birokrasi di auditorium gubernuran, Selasa yang dihadiri Kepala OPD dan Badan Pengelola Keuangan dari seluruh Kabupaten dan Kota se-Sumatera Barat.

"Era revolusi industri membawa dampak pada cara kerja pemerintah daerah, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan. Guna mencegah kebocoran anggaran, meminimalisi inefisiensi serta meningkatkan efektifitas belanja pemerintah, maka setiap OPD harus mereformasi pengelolaan keuangannya," ungkap Audy.

Konsep money follow function dan money follow program, terangnya, sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, pengarusutamaan penganggaran OPD Pemprov sudah diarahkan, agar setiap pengeluaran anggaran harus mendukung pencapaian kinerja yang telah ditargetkan. Money follow result.

Baca juga: Potensi Pertanian dan EBT Sumbar Belum Tergarap, Audy Joinaldy: Pemerintah Terkendala Hilirisasi dan Investasi

Belum lagi, menurut Audy, berbagai perubahan yang muncul, menuntut terjadinya otomatisasi pelayanan publik yang memotong rantai birokrasi demi kinerja pemerintah yang lebih baik. Hal ini tentu membutuhkan birokrasi yang lebih sederhana, sehingga dapat bergerak dengan lincah dan gesit.

"Oleh karena itu, sistem birokrasi kita di Sumatera Barat, perlu mengadopsi penerapan paradigma agile bureaucracy ini agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan berbiaya murah serta sangat memihak kepada masyarakat luas," Audy melanjutkan.

Menanggapi tuntutan itu pula, kata Audy, Pemprov Sumbar berupaya menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara optimal. Karena dengan penerapan SPBE, pemerintah dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih terbuka, partisipatif, inovatif dan akuntabel, serta meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam mengoptimalkan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Prof Syamsul Maarif, guru besar manajemen perubahan dan inovasi IPB yang hadir sebagai pembicara seminar tersebut berpandangan, mewujudkan kinerja keuangan dan reformasi birokrasi di daerah harus dimulai dari penerapan sistem merit secara baik dalam manajemen SDM pemerintahan.

Baca juga: Pemprov Sumbar dan BPH Migas Sepakat Pertajam Pengawasan Penyaluran BBM dan Gas

"Kinerja keuangan pemerintah itu adalah sebagai akibat dari SDM yang baik, sistem birokrasi yang bagus, menghadirkan pelayanan yang baik terhadap masyarakat, dengan itu lah maka kinerja keuangan dapat dinilai bagus," terang mantan Sekjen Kementrian Kelautan dan Perikanan itu.

Penulis:
Editor:
Sumber: