Ini Saran KPK Atasi Kelangkaan Minyak Goreng

"Sistem ini memudahkan pemantauan, berapa untuk produksi dan jumlah yang dihasilkan, berapa kebutuhannya, berapa untuk yang didistribusikan untuk masyarakat dan industri. Maka dengan begitu akan terjadi keseimbangan. Kalau barang produksi 1.000 distribusi lengkap itu 1.000 juga," sebut Firli lagi.

Jadi tidak ada lagi yang didasari asumsi, karena by data dan real time. Dengan begitu Menteri Koordinator bidang Perekonomian bisa menentukan dengan tim ekonominya, berapa yang harus dieksport berapa untuk pemenuhan dalam negeri. Jadi prinsipnya kebutuhan nasional harus tercukupi, masyarakat tidak boleh dirugikan.

Sistem ini jika sudah berjalan akan bisa diawasi oleh masyarakat, bukan hanya KPK maupun kementrian terkait. Dari berapa produksi dalam negeri dan berapa kebutuhan masyarakat.

"Misal terjadi situasi harus impor, akan dimasukan juga datanya ke dalam sistem itu, impor darimana. Lalu siapa importirnya, ketika barang yang diimpor sudah datang untuk apa. Apakah digunakan untuk konsumsi masyarakat atau untuk industri," terangnya lagi.

Firli memastikan sistem tersebut nantinya tidak membuat orang sulit. Karena jika sistem sulit, akan membuka peluang terjadinya korupsi, suap menyuap hingga gratifikasi.

"Kalau itu terjadi maka akan menjadi urusan KPK, kita tangkap siapapun juga," pungkasnya. (kyo)

Penulis:
Editor:
Sumber: