TPA Regional Payakumbuh telah Kelebihan Kapasitas, TPA Aia Dingin Penuh 2026

PADANG (25/9/2021) - Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menyetujui untuk memfasilitasi percepatan pengelolaan sampah melalui teknologi Refuse Derived Fuel (RDF) di Tempat Penampungan Akhir (TPA) sampah di Air Dingin, Kota Padang.

"Untuk tahap awal, secara teknis, Kemenko Marves akan memfasilitasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk penyusunan Detail Engineering Design (DED) RDF," ungkap Deputi IV Bidang Koordinasi Lingkungan dan Kehutanan Kemeko Marves, Nani Hendiarti saat rapat koordinasi (Rakor) percepatan pengelolaan sampah dan penanganan limbah B3 medis Covid19 di Padang, Sabtu.

Rakor ini dihadiri Gubernur Sumbar, Mahyeldi, Hendri Septa (Wako Padang) dan pihak terkait lainnya. Usai Rakor, dilanjutkan dengan kunjungan ke TPA Aia Dingin yang dikelola TPA Padang.

Langkah selanjutnya, ungkap Nani Hendriarti, pembangunan fisik RDF diusahakan pendanaannya melalui APBN di Kementerian PUPR. Melalui Kementerian ESDM, akan diupayakan untuk pembuatan Detail Engginering Design (DED).

Baca juga: Survei Voxpol Pilgub Sumbar 2024, Elektabilitas Mahyeldi-Vasko 70,3 Persen, Epyardi-Ekos 16,8 Persen

"Langkah terakhir yang bisa dilakukan, adalah kerjasama dengan swasta seperti yang telah banyak dilakukan di beberapa daerah lain seperti di Bali," ungkap Nani.

Dalam rakor tersebut PT PLN (Persero) UPK Teluk Sirih serta PT Semen Padang, juga menyatakan kesediaannya untuk jadi off taker yang akan memanfaatkan produk RDF yang dihasilkan nantinya.

Saat peninjauan TPA Air Dingin Padang, Mahyeldi mengatakan, RDF ini berfungsi untuk memusnahkan sampah sekaligus jadi bahan penghasil energi.

Sementara, untuk TPA Regional Payakumbuh, saat ini direncanakan untuk pembangunan sel baru untuk mengantisipasi kondisi yang sudah kelebihan kapasitas.

Baca juga: Gubernur Lantik Hani Syopiar Rustam jadi Pjs Wali Kota Bukittinggi, Bertugas 2 Bulan

"Anggaran yang dibutuhkan untuk pengembangan TPA di Sumbar cukup besar sekitar Rp34 miliar. Jika tidak memungkinkan semua menggunakan APBN, akan disiapkan dana pendamping dari APBD," ungkap Mahyeldi.

Penulis:
Editor:
Sumber: