Sosialiasi Penyusunan APBD 2022, Sekda: Alokasi Anggaran untuk Mendukung Pola Hidup Baru

Jumat, 27 Agustus 2021, 17:54 WIB | Kabar Daerah | Kota Padang
Sosialiasi Penyusunan APBD 2022, Sekda: Alokasi Anggaran untuk Mendukung Pola Hidup Baru
Plh Sekda Padang, Edi Hasymi memberikan arahan pada sosialisasi Ranperda Perubahan APBD 2021 dan Kebijakan Anggaran Penyusunan APBD 2022 Jumat (27/2021) di Padang. (humas)
VISI MISI CALON GUBERNUR SUMBAR PILKADA SERENTAK 2024

PADANG (27/8/2021) - Plh Sekda Padang, Edi Hasymi mengatakan, Pemko Padang berharap semua unsur masyarakat ikut terlibat dan memantau setiap pembangunan yang dilakukan Pemko Padang.

"Sehingga, semua kebijakan yang akan dilakukan Pemko akan lebih terarah dan bertanggungjawab serta menyerap kebutuhan masyarakat. Terutama sekali adalah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Pandemi Covid19 beserta dampaknya secara sosial dan ekonomi," harap Edi Hasymi di Padang, Jumat.

Harapan itu disampaikan Edi Hasymi pada sosialisasi Ranperda Perubahan APBD 2021 dan Kebijakan Anggaran Penyusunan APBD 2022 selama Jumat dan Sabtu (27-28/2021) di Padang. Sosialisasi yang diinisiasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) ini, merupakan amanat Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Diaturan itu dijelaskan, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebelum disampaikan ke DPRD terlebih dulu, disosialisasikan pada masyarakat yang bertujuan memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD.

Baca juga: Dies Natalis ke-42 Jurusan Kesling Poltekkes Padang, Ini Tantangan dari Gubernur Sumbar

Selain sosialisasi, juga dilakukan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penatausahaan Anggaran Melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kemendagri.

Dikatakan Edi Hasymi, Pandemi Covid19 yang terjadi sejak awal Maret 2020 sampai saat ini, sejatinya telah mengakibatkan berkurangnya kunjungan di destinasi wisata dan berkurangnya pendapatan dari retribusi objek wisata.

Hal ini, kata dia, berakibat pada berkurangnya transaksi di hotel dan restoran dan juga bagi para pedagang kecil dan menengah. Begitu pula terhadap sektor kuliner, ritel, jasa, kerajinan dan ultra mikro yang berakibat pada berkurangnya pendapatan asli daerah (PAD) Kota Padang.

"Oleh karena itu, melalui Ranperda APBD 2021 ini, kita berupaya untuk tetap melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik."

Baca juga: Ini Pesan Mahyeldi untuk Mahasiswa Baru Universitas Ekasakti

"Begitu juga dalam pengalokasian anggaran untuk menunjang pelaksanaan pola hidup baru baik dalam sektor pendidikan, perdagangan, transportasi, dan pelayanan pemerintahan, fasilitas umum serta pariwisata dan tempat ibadah," paparnya.

Halaman:
TANGGAPAN MASYARAKAT TENTANG CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PILKADA SERENTAK 2024

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber:

Bagikan: