Wacana Impor Beras, Alex: Mentan Jangan Sekadar Berhitung di Atas Kertas

VALORAnews - Ketua PDI Perjuangan Sumatera Barat, Alex Indra Lukman meminta jajaran Kementeri Perdagangan (Mendag), tak hanya berhitung di atas kertas terkait kebutuhan beras nasional.

"Luas lahan bisa diukur, panen bisa dihitung, konsumsi bisa diperkirakan, bahkan cuaca juga bisa diprediksi untuk menentukan mulai masa tanam. Sekarang, di masa panen raya, kok impor beras yang diwacanakan Kementan," kata Alex dalam pernyataan tertulis, Rabu (24/3/2021).

Akibat wacana impor beras itu, terangnya, mengakibatkan jatuhnya harga beras di tingkat petani. "Sekarang zaman sudah susah. Pandemi Covid19 membuat roda ekonomi bergerak sangat lambat, jangan malah menambahinya dengan wacana yang melukai perasaan wong cilik," tegas Alex.

Dikatakan Alex, Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah merilis luas baku tanah sawah di Indonesia pada 2019 seluas 7,46 juta hektar atau tepatnya 7.463.948 hektar.

Baca juga: Reses Dapil, Albert Hendra Lukman Jemput Aspirasi Penerima KIP dan PIP di Kota Padang

Kemudian, terangnya, Kementan melalui Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) juga telah merilis, dalam kurun waktu 2015-2019, telah berhasil mencetak sawah baru seluas 224.977 hektare.

Penambahan ini, diperkirakan akan menambah produksi beras nasional sebanyak 673.326 ton per tahun dengan rata-rata produksi 3 ton per hektare.

"Jangan biasakan ambil jalan pintas, untuk memenuhi cadangan beras Bulog yang diamanahkan sebesar 1-1,5 juta ton per tahun," terangnya.

"Koordinasi Kementan beserta jajaran dengan stake holder terkait, mesti harus lebih intens. Jangan ego lembaganya saja yang dikedepankan. Mari kita sama-sama bergotong royong untuk mewujudkan visi-misi Presiden Joko Widodo di bidang peningkatan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

Baca juga: Alex Indra Lukman Dilantik jadi Anggota DPR RI 2024-2029, Siap Menangkan Calon Kepala Daerah Pilkada Serentak 2024

Selain itu, Alex menilai, pernyataan Lutfi siap melepas jabatannya jika keputusannya (impor beras-red) terbukti salah saat rapat dengan Komisi VI DPR RI, Senin (22/3/2021) lalu, merupakan salah satu indikator tak jalannya koordinasi lintas kementrian dan lembaga.

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber: