Manajemen SPR Dinilai Mulai Bertingkah, Budi: Bagi DPRD yang Penting Itu Bayar Tunggakan

VALORAnews - Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Padang, Budi Syahrial menegaskan, manajemen SPR Plaza Padang segera membayar tunggakan retribusi dan PBB ke Pemko Padang. Jika merasa ada salah penghitungan jumlah tunggakan retribusi, Budi menilai, manajemen SPR datang ke DPRD Padang minta difasilitasi.

"Tidak perlu saling berbantahan soal tunggakan. Kalau memang beda, ayo kita bicarakan, bawa bukti," tegas Budi Syahrial, Selasa (1/9/2020). "Bagi kami di DPRD, yang penting itu bayar. Ndak usah banyak gaya," tambahnya.

Budi mengingatkan Pemko Padang, untuk tak sungkan bertindak tegas pada investor yang lalai memenuhi kewajiban. Jika perlu, Budi meminta wali Kota Padang menyegel kantor manajemen PT SPR jika masih ngeyel membayar tunggakan.

"Kalau tak mempan dengan penyegelan, langkah hukum bisa dilakukan. Salah satunya dengan mengajukan gugatan pailit. Biar nanti, assetnya bisa diambil alih. Biar PSM yang kelola atau PD Pasar nantinya," saran Budi.

Baca juga: Budi Syahrial Jelaskan Mekanisme Pokir Dewan di Bimtek Penyelenggaraan Jenazah Rukem PSG

"Jangan lalai-lalai juga. Pimpinan daerah jangan keliling tidak berketentuan saja. Wako, Asisten II (Bidang Perekonomian) dan Kadis Perdagangan, fokus urus kota ini. Jangan yang kecil dimintai retribusi dengan keras, yang besar lalai dibiarkan," tegasnya.

"Kalau ada praktek suap atau upeti, ungkap saja, biar aparat jukum berjalan dan masalahnya selesai," tambah Budi.

Diberitakan sebelumnya, versi Pemko Padang, sampai saat ini total tunggakan retribusi dari manajemen SPR Plaza Padang sebanyak Rp7,5 miliar sejak 2013.

Tak hanya itu, sampai saat ini pihak SPR Plaza Andalas juga memiliki tunggakan PBB sekitar Rp866 juta terhitung sejak 2017.(kyo/by)

Baca juga: Budi: Padang Menuju Kota Bangkrut

Penulis:
Editor:
Sumber: