Budi: Padang Menuju Kota Bangkrut

PADANG (27/5/2022) - Anggota Fraksi Gerindra DPRD Padang, Budi Syahrial mengkhawatirkan rendahnya realisasi pencapaian pendapatan asli daerah (PAD) Padang di tahun anggaran 2022 ini. Hingga 20 Mei 2022 lalu, masih berkutat di angka 19,54 persen dari target sebesar Rp989,902 miliar atau baru terealisasi sebesar Rp193,087 miliar lebih.

"Saudara wali kota itu telah mengganti ratusan pejabat pada berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk OPD penyumbang PAD. Hasilnya, di bulan kelima dari 12 bulan yang ada, sumbangan PAD masih kurang dari 20 persen. Ternyata, penggantian pejabat itu tak berdampak apapun terhadap pencapaian PAD," ungkap Budi melalui percakapan telepon, Jumat malam.

Selain itu, Budi juga mengkhawatirkan beredarnya informasi tentang pencairan deposito milik Pemko Padang di Bank Nagari senilai Rp60 miliar lebih. Jika rumor itu benar, tentunya bunga deposito itu tak akan lagi berkontribusi bagi PAD.

(Baca: Realisasi PAD Padang Baru Diangka 19,54 Persen per 20 Mei, Hendri: Alhamdulillah Meningkat)

Baca juga: Majelis BPSK Padang Temui Wakil Ketua DPRD Sumbar, Ini yang Dibicarakan

"Saat ini, Kota Padang tengah memiliki utang ke pemerintah pusat sebesar Rp50 miliar lebih, melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sudahlah realisasi target PAD rendah, potensi pendapatan dari bunga deposito juga dihilangkan, utang bertambah-tambah pula," ungkap Budi, politisi dari daerah pemilihan Padang V itu.

Budi berharap, wali kota segera menjelaskan ke publik alasan pencairan deposito itu. "Untuk apa dicairkan. Apakah untuk menutup biaya operasional kota. Jika iya, kenapa bisa tekor. Mesti ada penjelasannya ini," tambah Budi.

Jika wali kota tidak segera malakukan langkah antisipasi sehingga dianggap gagal bayar, menurut Budi, Padang segera berada di gerbang kebangkrutan. "Pinjaman ke pemerintah pusat terus bertambah. Satu per satu, potensi pendapatan dihilangkan. Mau dicarikan dari mana cicilan dan bunga pinjaman itu oleh saudara wali kota," tanya dia.

Budi mengkhawatirkan, jika wali kota tak mampu mengontrol kinerja OPD penghasil PAD, Kota Padang akan kelimpungan. "Bisa-bisa jual asset atau tambah utang, kalau tidak dikontrol," tegasnya.

Baca juga: Ketua DPRD Sumbar Ingatkan Siswa SMAN 16 Padang Jauhi Tawuran, Narkoba dan Pergaulan Bebas

Budi menyarankan wali kota Padang, untuk fokus pada kinerjanya sebagai pemimpin kota. Jangan larut dalam berbagai kegiatan seremonial.

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber: