Solsel Jalin Kerjasama dengan Kantor BPN untuk Legalisasi Asset, Ini Alasannya

Ia mengatakan, tidak boleh Pemkab dianggap sebagai pemohon biasa, karena aset Pemkab adalah aset negara dimana BPN wajib untuk membelanya. Setiap permasalahan, BPN wajib menyelesaikan dan setiap aset BPN wajib melegalisasi menjadi sertifikat karena BPN memang dituntut untuk itu.

Pihaknya juga berkomitmen agar seluruh aset pemda punya legalitas. Untuk mendukung itu, pihaknya juga menyediakan map khusus bagi permohonan aset pemda. "Alhamdulillah, ternyata sudah disambut baik oleh pemda, dan mapnya akan dikhususkan sendiri supaya staf kami di kantor jika melihat map itu, akan segera diprioritaskan," ungkapnya.

Ia menyebutkan, tanah pemda tidak boleh dilalai-lalaikan. Asal persyaratan cukup, langsung kita eksekusi menjadi sertifikat. "Kita sudah komitmen untuk mempercepat dan mempermudah," imbuhnya.

Baca juga: LAPORAN KEUANGAN: Bupati Rusma Yul Anwar Serahkan LKPD 2023.

Ia menambahkan, kerjasama ini dikontrol KPK dalam bentuk WA Grup khusus untuk mengontrol proses legalisasi aset host to host BPHTP.

Ia menyebutkan, kerjasama dalam rangka host to host aplikasi verifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) ini, akan memudahkan permohon dan memangkan birokrasi yang berbelit-belit.

"Nanti diharapkan para pengurus atau pembayar, tidak bolik-balik untuk meminta verifikasi, kami dapat memproses balik nama atau pemberian hak, sehingga memangkas birokrasi di BPKD atau BPN sendiri," ungkapnya.

"Jadi ini sangat bagus untuk kedepannya di era revolusi industri 4.0 ini. Kita memang harus memangkas biorokrasi dan memanfaatkan teknologi dalam persyaratan-persyaratan dan proses yang mengankut perizinan," tambahnya. (rls)

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber: