Lanjutan Pembangunan RSUD Bukittinggi, Soni: Status Tanah Masih Bapakaro

Menurutnya, Pemko yang kalah di pengadilan, lantas banding ke PTUN Medan, berarti proses hukum-nya masih berjalan dan tentunya objek perkara belum bisa dimanfaatkan.

Persidangan PTUN No 19/G/2019/PTUN.PDG menolak eksepsi tergugat dan dalam pokok perkara mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya.

Selain itu, menyatakan batal surat keputusan tergugat berupa SHP No.22/Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan surat ukur No. 385/2017 tanggal 22 November 2017 seluas 33.972 meter persegi atas nama Pemda Bukittinggi.

Baca juga: Pjs Wako Bukittinggi Tinjau Pelaksanaan Gebyar Pelayanan Dukcapil Prima, Ini Arahannya

Dikatakan, jika Pemko tetap melanjutkan pembanguan RSUD dirinya tidak tinggal diam untuk mempertahankan serta memperjuangkan tanah keluarga peninggalan orang tuanya itu.

"Di lahan yang akan dibangun RSUD itu, selain terdapat tanah kami dari kaum suku Guci, juga ada tanah milik dua kaum atau suku lagi," terangnya. (ham)

Penulis:
Editor:
Sumber: