Bupati Solsel jadi Narasumber Program Perhutanan Sosial KLHK

VALORAnews - Pemkab Solok Selatan menyambut baik program perhutanan sosial yang dijalankan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Program pelibatan masyarakat dalam mengelola hutan ini bahkan telah dimulai sejak 2011 lalu, di kawasan hutan Simancung. Saat ini, di daerah Sarantau Sasurambi itu sudah ada 14 titik kawasan hutan sosial dengan luas 31.465 hektare.

"Pemerintah Daerah sudah berkomitmen untuk memperluas hutan nagari sebagai sebuah bentuk perhutani sosial yang ada di Solsel," kata Bupati Solsel, Muzni Zakaria saat diundang sebagai salah satu narasumber pada Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), KLHK RI di auditorium gubernur Sumbar, Rabu (9/10/2019).

Dalam Rakor yang dihadiri Kepala Dinas Kehutanan se-Indonesia itu, Muzni memaparkan kontur wilayah Solsel yang masih dikelilingi hutan. Bahkan, katanya, masyarakat setempat seakan telah menyatu dengan hutan. Sebab, sebagian besar masyarakat di sana memang tinggal di sekitar hutan.

Melalui pemanfaatan sumber daya alam secara maksimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian hutan beserta lingkungan hidup, maka program perhutanan sosial dinilai tepat diperluas di Solsel. Ditambah dengan adanya keinginan dan dukungan masyarakat dalam menjaga kearifan lokal.

Baca juga: Sumbar Raih Pendapatan 3,5 Juta Dollar Amerika dari Perdagangan Karbon, Ini Rencana Plt Gubernur

Lebih-lebih, katanya, Solsel merupakan salah satu wilayah yang rentan terkena bencana ekologis. Sehingga butuh perlindungan hutan. Hadirnya program perhutanan sosial ini menjadi salah satu bentuk dalam menjaga hutan tersebut.

"Intinya, jika hutan dikelola dan dimanfaatkan langsung secara legal oleh masyarakat akan memberikan dampak positif. Baik bagi kelestarian hutan dan juga untuk kebaikan masyarakat itu sendiri," terangnya.

Pihaknya sendiri, sambung Muzni, telah melakukan berbagai upaya konkrit dalam mengiplementasikan perhutanan sosial di daerah itu. Mulai dari dukungan dana APBD untuk infrastruktur, jaringan irigasi dan jalan bagi pengangkutan hasil perhutanan sosial.

Kemudian, ada pula dilakukan kegiatan pengembangan sektor pertanian tanaman pangan dan holtikultura yang ramah lingkungan. Selain itu, Pemkab Solsel juga telah memfasilitasi pembangunan jaringan listrik PLN, BTS Jaringan telekomunikasi, Unit pengolahan pupuk organik (UPPO) pada tiga lokasi hutan nagari.

Baca juga: Wakanda Taram; Potret Objek Wisata Berbasis CBT di Sumatera Barat, Beromset Rp2 Miliar per Tahun

Termasuk mengasah kompetensi masyarakat sekitar hutan. Seperti, pengembangan praktek pertanian organik atau off farm pada lokasi penerima izin PS di Simancuang, Kecamatan Pauh Duo. Praktek sekolah lapang ini bahkan telah mampu meningkatkan hasil panen masyarakat dari semula 4 ton per hektar jadi 4,8 ton per hektar. Di sini, bersama pihak lainnya juga telah dibangun Rice Milling Unit (RMU) khusus organik dan UPPO.

Penulis:
Editor:
Sumber: