Bupati Solsel jadi Narasumber Program Perhutanan Sosial KLHK

Hasil sinergitas antara Pemkab bersama pihak Dinas Kehutanan Provinsi, KPH, KKI Warsi, Pokja PPS Sumbar juga telah dilakukan penguatan kapasitas kelembagaan penerima izin perhutanan sosial. Seperti, patroli hutan nagari, penanda batas hutan nagari dan lainnya.

"Kami juga telah memperkuat pengembangan energi terbaharui, seperti revitalisasi satu unit PLMTH di Pulakek Kotobaru, yang mampu melayani 37 rumah tangga. Dukungan semua pihak bagaimana mengembangkan program ini sangat diperlukan ke depannya," papar Muzni yang disebut-sebut juga sebagai inisiator program perhutanan sosial di Solsel.

Perhutani Sosial sendiri merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak atau hutan adat. Melibatkan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya.

Baca juga: Mahyeldi Hadiri Peringatan 10 Tahun WRI, Status 445 Ha Hutan Adat Diperjuangkan ke Menteri KLHK

Di Solsel, program perhutanan sosial ini sudah jauh berkembang lewat dukungan Pemkab setempat. Jumlah lokasi hutan nagari yang mulanya hanya satu titik di tahun 2011 sekarang sudah mencapai 14 titik dengan total areal pemanfaatan seluas 31.465 Ha atau mencapai 13,3 persen dari luar kawasan hutan di daerah tersebut.

Menurut Muzni, program perhutanan sosial memiliki segudang manfaat baik. Di antaranya, kata Muzni, tentang hak masyarakat terhadap kawasan hutan yang sudah terlanjur digarap akan diakomodir oleh negara. Perekonomian masyarakat di dalam dan sekitar hutan menjadi meningkat dengan adanya akses yang diberikan selama 35 tahun.

Kemudian, masyarakat menjadi terdorong untuk menjaga kawasan hutan dari gangguan ilegal logging. Tanggung jawab ini muncul dari inisiatif masyarakat karena adanya manfaat yang dirasakan baik langsung ataupun tidak langsung. Lebih jauh, jelas dia, adalah terselesaikannya konflik antara masyarakat tinggal di dalam dan sekitar wilayah hutan.

Rakor PSKL, KLHK RI di auditorium gubernur Sumbar itu dihadiri Direktorat jendral Perhutanan Sosial dan Kemitraan lingkungan Bambang Supriyanto. Turut serta sejumlah Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), akademisi dan pemerhati bidang kehutanan. Rapat dibuka Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit.

Selain Muzni, turut menjadi narasumber Apik Karyana (Sekretaris Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan - PSKL), serta Kadis Kehutanan Propinsi Sumbar Yozarwardi. (rls)

Penulis:
Editor:
Sumber: