TPID Padang Libatkan Pesantren dan Panti Asuhan Kendalikan Inflasi

VALORAnews - Wali Kota Padang, Mahyeldi menyampaikan, pemerintah saat ini dan ke depan terus ditantang untuk menjaga stabilisasi harga barang pangan strategis, sebagai potensi penggerak inflasi di sisi volatile food. Kondisi pasca Pemilu 2019 dan Ramadhan 1440 H ini, setidaknya telah menampakkan pergerakan harga bahan pangan strategis ke arah yang lebih tinggi.

"Salah satunya disebabkan suplay ketersediaan kita lebih dari 50 persen dipasok dari luar daerah. Sementara, Padang ini, kota yang sangat besar kebutuhan konsumsi untuk bahan pangan strategis. Seperti cabai yang setiap hari didatangkan dari luar daerah sebesar 24 ton, belum lagi bawang, ikan, daging dan lainnya," sebut Mahyeldi pada Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Padang Semester II 2019 di Ruang Abu Bakar Ja'ar Balaikota Padang, Kamis (26/9/2019).

Rakor ini memiliki beberapa tujuan dan juga sedikit berbeda dari biasanya. Pasalnya, kali ini ikut melibatkan pimpinan pondok pesantren dan pimpinan panti asuhan yang ada di Padang. Hal itu pun diyakini menjadi sinergi baru dalam pengendalian inflasi ke depan.

Mahyeldi memaparkan, besarnya ketergantungan Kota Padang kepada daerah pemasok, dikarenakan selaku ibukota provinsi dengan berbagai aspek potensi yang membutuhkan konsumsi yang besar. Dimana sebagai pusat pendidikan kota ini memiliki lebih dari 10 kampus besar, begitu juga sekarang sedang bertumbuh pesantren-pesantren yang muridnya hampir mencapai 5 ribu orang.

Baca juga: Dharmasraya Alami Deflasi Periode Oktober 2024

"Belum lagi dunia wisata yang berhubungan langsung dengan perhotelan cukup membuat jumlah konsumsi di Kota Padang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Jadi, kondisi ini merupakan potensi besar bagi Kota Padang dan juga membawa permasalahan konsumsi jika tidak ditangani secara serius. Maka itu kepada TPID Kota Padang diharapkan harus menjaga kondisi ketersediaan bahan pangan strategis agar senantiasa stabil di Kota Padang," ujarnya.

Sementara itu, sebut dia, dihadirkannya pimpinan pesantren dan panti asuhan dalam Rakor TPID Kota Padang semester II kali ini, tentunya diharapkan bisa nantinya melakukan upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan. Di antaranya seperti melalui program penanaman cabai dan sayur-sayuran lainnya dengan memanfaatkan lahan kosong di lingkungan pesantren atau panti asuhan.

"Diharapkan, dapat menghasilkan produksi bahan pangan strategis sekaligus memiliki andil dalam mengurangi ketergantungan kita kepada pihak luar. Selain itu sekaligus menjadi program peningkatan berwirausaha bagi peserta didik ke depan," tuturnya.

Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Sumbar ini menambahkan, upaya lain yang bisa dilakukan di pesantren dan panti asuhan yaitu, melakukan budidaya ikan yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan pangan semua guru dan santri. Dimana hal itu sejalan dengan konsep pertanian perkotaan yang digalakkan di Kota Padang, yaitunya mensejalankan antara perikanan dengan tanaman atau sayur-sayuran.

Baca juga: Inflasi Tinggi Kerap Melanda, Bulog Sumbar Bangun Sinergisitas dengan TPID Pasbar

"Sehingga, pesantren atau panti asuhan tidak hanya sebagai tempat tinggal daripada warganya, tetapi juga bisa untuk melatih usaha-usaha produktif. Kita juga berharap, klaster-klaster yang sudah dibuat dan dibina oleh pihak BI Perwakilan Sumbar bisa dicontoh oleh pesantren dan panti asuhan yang ada di Kota Padang," ulas Mahyeldi.

Penulis:
Editor:
Sumber: