Kontraktor Pengerjaan Masjid Agung Diberi Teguran II

Dalam pelaksanaan proyek Masjid Agung itu sendiri, kata Yance, pihaknya selalu berkoordinasi dengan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). "Kami selalu berkoordinasi dengan TP4D dalam pelaksanaan kegiatan ini agar tidak tersangkut persoalan hukum di kemudian hari," pungkasnya.

Ditambahkannya, sejak tandatangan kontrak antara rekanan dan pemerintah daerah, proses pencairan dana baru sebatas uang muka 11,14 persen atau senilai Rp6 miliar dari total kontrak Rp53 miliar.

Wakil Bupati Solsel, Abdul Rahman, juga mulai geram atas lambatnya pembangunan Masjid Agung itu. Dalam rapat khusus terkait pembangunan masjid tersebut, awal April lalu, dia mengatakan, ketika kontrak sudah ditandatangani, maka pihak rekanan mestinya berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu.

Baca juga: DPRD Solsel Konsultasikan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPj Kepala Daerah

Abdul Rahman meminta agar rekanan, memperlihatkan itikad baiknya dengan dapat melaksanakan pembangunan Masjid Agung itu dan diselesaikan sesuai kontrak. "Tentu sebelum kontrak ditandatangani mereka sudah perhitungkan terkait pelaksanaannya. Termasuk ketersediaan bahan material atau pun peralatan untuk kebutuhan pembangunan tersebut," katanya.

Dijelaskannya, pendirian Masjid Agung tersebut merupakan cita-cita bersama baik bupati, Wabup dan juga masyarakat Solsel keseluruhan. "Ini pekerjaan besar. Tugas kita mendorong dan mengawasi rekanan agar pembangunannya berjalan dengan baik. Jangan sampai pekerjaan ini tidak selesai yang akan membuat semua orang kecewa," jelasnya. (rls)

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber: