MPP Padang Diresmikan, Syafruddin: Reformasi Birokrasi Mesti Mengubah Paradigma Administrator Publik
VALORAnews - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Syafruddin menegaskan, pemerintah sebagai penyelenggara negara harus memosisikan masyarakat sebagai aspek terdepan dan prioritas dalam mendapatkan pelayanan publik.
Selain itu, pemerintah pun harus menjadi wakil publik yang dapat membangun institusi publik yang berintegritas, serta bersikap responsif dalam melayani kebutuhan masyarakat. Reformasi Birokrasi sebagai arus utama pendorong gelombang revolusi tata kelola pemerintahan, tegasnya, bukan lagi untuk mengontrol jalannya birokrasi dan menghadirkan pelayanan semata.
"Reformasi birokrasi ini seharusnya mengubah paradigma para administrator publik, untuk menetapkan arah dan tujuan serta memetakan jalan pemerintahan," tegas Syafruddin, saat peresmian Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Padang di Blok III Lantai 4 Pasar Raya Padang, Kamis (27/12/2018).
Menurutnya, saat ini peradaban manusia telah berubah, baik landscape kehidupan global, regional maupun nasional, dimana semua negara wajib melakukan transformasi terhadap tata kelola pemerintahan yang profesional, cepat, efektif dan tentunya menjawab kebutuhan masyarakat.
Baca juga: Sosper Ekonomi Kreatif, Syafruddin Putra: Gencarkan, Pengangguran dan Kemiskinan akan Teratasi
Syafruddin mengatakan, pembentukan MPP merupakan jawaban bagi harapan publik tentang kemudahan perizinan, kecepatan pelayanan dan akhirnya mendorong kemudahan berusaha.
Melalui konsep the new public service, MPP, pola pikir yang ego sektoral antar instansi diubah menjadi kerja bersama yang berfokus pada komitmen melayani masyarakat. Selain itu, MPP mampu menjadi inkubator bagi tumbuhnya pelayanan pemerintah yang mengadopsi teknologi, serta menjadi wadah yang melahirkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) teladan berjiwa hospitality.
Oleh sebab itu, Syafruddin mengajak seluruh stakeholder, untuk turut menyukseskan MPP dengan menjaga serta merawat gedung, membangun sistem kerja dan sinergi yang utuh, mengubah budaya kerja yang melayani, dan menampilkan wajah birokrasi yang mengadopsi the new public service.
"Dengan hal tersebut, kehadiran pemerintah dapat memberi manfaat luas bagi kepentingan dan kemakmuran masyarakat," terangnya.
Baca juga: Mal Pelayanan Publik Padang Segera Diresmikan
Syafruddin mengapresiasi pihak-pihak yang mendukung terbangunnya MPP termasuk di Kota Padang. Hal tersebut, tentu jadi penyemangat bagi Kementerian PANRB untuk berupaya menguatkan kerangka regulasi MPP menjadi Peraturan Presiden (Perpres), sehingga landasan semakin kokoh dan dapat menjadi grand strategi peningkatan kualitas pelayanan publik nasional hingga keseluruh penjuru wilayah Indonesia.
Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber:
Berita Terkait
- Debat Pamungkas Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Berlangsung 3,5 Jam
- Reses Dapil Masa Sidang I ke Kecamatan Nanggalo, Evi Yandri Terima 30 Aspirasi Warga
- LUTD PLN, Wujudkan Mimpi Asmanidar 'Bertemu' Prabowo-Gibran
- Debat Pilkada Padang 2024, Cawakonya Lulusan Luar Negeri, Panelisnya Dosen dan Akuntan
- Kombes Ferry Harahap Wisuda Gelar Doktor Administrasi Publik, Ini Harapan Plt Gubernur Sumbar