MPP Padang Diresmikan, Syafruddin: Reformasi Birokrasi Mesti Mengubah Paradigma Administrator Publik

Kehadiran MPP tersebut tidak menggradasi generasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), namun keistimewaannya MPP dapat memayungi PTSP tanpa mematikan pelayanan yang sudah ada sebelumnya. Hingga akhir tahun 2018 telah didirikan 11 MPP yang terakhir Kota Padang.

Sementara itu, Wali Kota Padang, Mahyeldi mengatakan, MPP Kota Padang merupakan bentuk keseriusan Pemko dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dengan melibatkan seluruh bentuk pelayanan yang ada di Kota Padang.

"Kedepan, pelayanan di MPP akan terus disempurnakan hingga memiliki gedung sendiri," ujar Mahyeldi.

Baca juga: Program Kotaku 2016 di Sumbar, Syafruddin: Perlu Bersinergi dengan Siswa Sekolah

Saat ini, MPP Kota Padang melayani dari Polresta Padang (SIM, SKCK), Imigrasi (Paspor, Imta, Izin Tinggal), Pajak Pratama 1 dan 2 (NPWP Pribadi/ Perusahaan), PJS Naker (Daftar Baru, Klaim), Kemenag Padang (Daftar Nikah, Haji/Umrah).

Kemudian, PT Jasa Raharja (Daftar Baru, Klaim), BPJS Kesehatan (Daftar baru, Klaim), PT. PLN (Pasang Baru), Bank Nagari (Layanan Perbankan), dan PDAM Kota Padang (Layanan Pasang Baru).

Layanan PTSP meliputi seluruh izin prinsip, penanaman modal, izin usaha dan perizinan lainnya dengan melibatkan SKPD terkait, seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian, Bapenda, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Sosial.

Peresmian MPP Padang ini turut dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Barat, Kapolda Sumatera Barat, Dandim 0312, Kapolresta Padang, Ketua DPRD Kota Padang. (rls/vry)

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber: