Padang Gagas Karpet Merah Simandra Atasi Alih Fungsi Lahan Pertanian

Rabu, 12 Desember 2018, 18:20 WIB | News | Kota Padang
Padang Gagas Karpet Merah Simandra Atasi Alih Fungsi Lahan Pertanian
Kepala Dinas Pertanian Padang, Syaiful Bahri bersama akademisi dari Unand, melakukan diskusi bertema persoalan alih fungsi lahan di Padang, di Media Center Balaikota Padang, Rabu (12/12/2018). (humas)
VISI MISI CALON GUBERNUR SUMBAR PILKADA SERENTAK 2024

VALORAnews - Alih fungsi lahan pertanian di Indonesia, jadi masalah serius yang mesti disikapi. Jika tidak segera diatasi dengan serius, maka pembangunan sektor pertanian tidak akan berjalan lancar dan akan terjadi krisis pangan.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pertanian Padang, Syaiful Bahri sewaktu melakukan diskusi bertema persoalan alih fungsi lahan di Padang, di Media Center Balaikota Padang, Rabu (12/12/2018). Dalam kesempatan itu, juga dihadiri Dekan Fakultas Pertanian Unand, Dr Munzir Busnia, Dr Darmawan dan Ahli Tanah, Dr Ardinal.

Syaiful memaparkan, terkait potensi pertanian di Kota Padang saat ini yaitu memiliki lahan seluas 5400 hektar sawah, dengan produktivitas beras 55,42 persen. "Dinas Pertanian akan terus berupaya bagaimana meningkatkannya menjadi 70 persen," katanya.

Syaiful menerangkan, satu diantara upaya mencegah alih fungsi lahan pertanian di Kota Padang, melalui peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP). Menurut dia, jika nilai perolehan para petani sudah di atas 100 persen, maka semangat untuk tetap mengolah lahan pertanian semakin baik. Tak hanya itu, ketersediaan pupuk memadai dan mudah diperoleh juga harus jadi jaminan bagi para petani.

Baca juga: DPRD Padang Sahkan Peraturan Tatib dan Susunan AKD

"Koordinasi penting, untuk melihat indikator-indikator dari capaian nilai perolehan," pungkasnya.

Dinas Pertanian Padang, kata Syaiful, saat ini terus berupaya menghentikan laju peralihan lahan pertanian menjadi perumahan ataupun industri. Untuk ini Pemko Padang tengah menyusun rencana strategis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau LP2B, yang dimasukan ke RPJMD Kota Padang 2023.

"Perpres lahan sawah segera terbit, yang akan jadi payung hukum penyelamatan lahan pertanian. Untuk mengetasi persoalan alih fungsi lahan, kita memiliki konsep inovasi baru yakni karpet merah simandra (kawasan pertanian terpadu menuju swasembada beras)," terangnya.

"Pilot projeknya dilakukan di Koto Tangah dan Bungtekab, dengan pengoptimalan 1000 hektar sawah. Sawah tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan beras, tetapi juga sebagai hidrologi kota, ekologi dan fungsi humanity," paparnya.

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Sumbar Temui Ketua PT Padang, Ini yang Dibicarakan

Dekan Pertanian Unand, Munzir Busnia menyatakan, solusi persoalan alih fungsi lahan adalah dengan mendorong mekanisasi pertanian alsintan, sehingga tenaga kerja bisa terdistribusikan di semua sektor dengan efektif.

Halaman:
TANGGAPAN MASYARAKAT TENTANG CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PILKADA SERENTAK 2024

Penulis:
Editor:
Sumber:

Bagikan:
IKLAN NOMOR URUT CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADANG 2024