Ninik Mamak Lubuk Gadang Timur Kutip Biaya Pengurusan Sertifikat PTSL, Ini Alasannya

Lubuk Gadang Timur, memiliki 17 Jorong, masing-masing ada lima suku. Sebanyak 35 ninik mamak per suku per jorong sudah sepakat untuk itu. Kesepakatan ini terjadi pada Februari 2017 oleh 27 orang pemangku adat dihadiri pihak nagari.

Disebutkan, ninik mamak menilai bahwa pungutan itu tidak melanggar aturan. Sebab adat nagari juga memiliki perundang-undangannya sendiri.

"Apabila dana yang dipungut nantinya disalahgunakan oleh panitia pemungut, maka ninik mamak sendiri yang bakal mempersoalkan itu ke ranah hukum," ujarnya.

Baca juga: DPRD Solsel Konsultasikan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPj Kepala Daerah

Ditambahkan, membangun balai adat melalui keuangan nagari atau mengharapkan bantuan lainnya, sudah seringkali dicoba, tetapi tidak ada hasil. Dalam dana nagari, katanya, tidak ada poin untuk membangun Balai Adat. Bantuan lain yang diupayakan, juga tidak ada yang mengalir, sehingga dilakukanlah pungutan PTSL untuk membangun Balai adat yang diidamkan.

Sementara itu, Wali Nagari Lubuak Gadang Timur, Kasri mengatakan, dana nagari bisa dialokasikan untuk pembangunan balai adat itu, namun nantinya mesti menjadi aset nagari bukan aset masyarakat secara adat.

Kemudian, besaran dana nagari yang disalurkan hanya bersifat bantuan dengan syarat harus jelas alas hak dan kepemilikan lahan. Dalam pengurusan PTSL, katanya, pihak nagari cuma memfasilitasi secara administrasi. Sementara, untuk pungutan tidak melibatkan satu pun Perangkat Nagari.

"Itu murni dilakukan oleh ninik mamak. Pihak nagari sendiri sudah melakukan sosialisasi di sungai Sanda bersama dengan Forkopimda, bahwa tidak boleh ada pungutan," pungkasnya. (rls)

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber: