Bangun Ekosistem Industri Halal, KDEKS Sumbar Jalin Kerjasama Riset dengan BRIN dan PT XREI

PADANG (8/12/2023) - Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi menegaskan, industri halal adalah salah satu sektor prioritas dalam pembangunan Ekonomi Sumatera Barat.

"Pengembangan ekosistem industri halal di Sumbar ini tercantum dalam RPJMD Provinsi Tahun 2021-2026 dan diperkuat UU No 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat," ucap Mahyeldi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (6/12/2023).

Baca juga: Produksi Gula Merah dari Batang Sawit, BRIN Telisik Kendala di Tingkat Petani

Hal itu dikatakan Mahyeldi usai menyaksikan penandatanganan kerjasama riset oleh Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Sumbar dengan Pusat Riset Kebijakan Publik (PRKP) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta PT Xultan Riset Edukasi Integra (PT XREI).

Perjanjian kerjasama ini digelar disela hari pertama Simposium Praktisi dan Periset Ekonomi (Pareto) yang digelar Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Badan Riset dan Inovasi Nasional (OR TKPEKM) BRIN di BRIN Grand Ballroom, Jakarta, Rabu (6/12/2023).

Baca juga: DPRD Sumbar Direkomendasikan Ubah Balitbang jadi BRIDA, Ini Alasan yang Disampaikan BRIN

Mahyeldi berharap, kerjasama tersebut makin mempercepat misi mewujudkan Sumbar sebagai pusat Industri Halal di Indonesia.

Dikatakan, dalam UU tentang Provinsi Sumbar, dinyatakan bahwa karakteristik dan kearifan lokal masyarakat Sumatera Barat berdasarkan pada prinsip dan penerapan falsafah Adat Basyandi Syarak, Syarak Basyandi Kitabullah (ABS-SBK).

Baca juga: Tim BRIN Lakukan Modifikasi Cuaca di Riau Selama 12 Hari, 15 Ton Garam Disemai

Oleh karena itu, Mahyeldi menegaskan, pengembangan industri halal di Sumbar harus dipercepat.

"Salah satu upaya kita dalam mempercepat pengembangan itu adalah kerja sama dan kolaborasi yang menghadirkan aplikasi 'Ekosistem Halal Lifestyle,' yang diperuntukan pada sektor digital marketing, percepatan sertifikasi halal serta mempromosikan halal lifestyle melalui digital," ungkapnya.

Ekosistem Halal Lifestyle, kata Mahyeldi, diaplikasikan oleh Pemprov Sumbar yang berkolaboriasi dengan KDEKS, Pesantren, Masjid Raya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di provinsi serta lembaga terkait lainnya.

Dengan demikian, Mahyeldi berharap, industri halal di Sumbar dapat berkembang lebih cepat.

"Ekonomi dan Keuangan Syariah menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di Sumbar, sehingga perlu diperkuat kontribusinya dalam pengembangan perekonomian Sumbar secara umum."

"Perkembangan itu telah ditandai dengan pertumbuhan aset syariah di Sumbar yang mencapai 10 persen, dengan nilai mencapai Rp15 triliun," sambung dia.

Meningkatnya pertumbuhan aset syariah tersebut, nilai Mahyeldi, salah satunya didukung oleh potensi yang dimiliki Sumbar dalam pengembangan industri halal.

Seperti, fakta bahwa 98 persen masyarakat Sumbar berstatus muslim, kearifan lokal ABS-SBK, potensi kuliner, mode, pariwisata, hingga produk UMKM halal.

Mahyeldi menegaskan, aplikasi Ekosistem Halal Lifestyle akan dapat mendongkrak potensi industri halal tersebut.

Seiring dengan hal itu, konsep pengembangan kawasan halal lifestyle juga sudah sejalan dengan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah berskala global yang tumbuh pesat berkat adanya halal lifestyle.

Hingga saat ini, ulas dia, semakin banyak sektor ekonomi syariah yang berkembang, mulai dari produk makanan dan minuman halal, busana muslim, wisata halal, kosmetik, hingga obat-obatan, yang tentu saja bakal membuka peluang kegiatan ekonomi syariah yang lebih luas.

"Meluasnya gaya hidup halal di tingkat global, dengan sendirinya telah mendorong sektor industri halal untuk bergiat memenuhi kebutuhan yang diperlukan konsumen halal."

"Halal tidak hanya soal pemenuhan kaidah agama, tetapi juga pemenuhan standar kesehatan serta kualitas barang dan jasa konsumsi," tutur Mahyeldi.

Oleh karena itu, Mahyeldi berharap, jalinan kerjasama dengan berbagai pihak termasuk dengan BRIN, akan mendorong Sumbar untuk semakin menjadi yang terdepan dalam pengembangan industri halal di Indonesia.

"Kita menginginkan Sumbar dapat menjadi pusat pengembangan industri halal di Indonesia," tutupnya.

Kegiatan Pareto ini dibuka Kepala BRIN, Dr Laksamana Tri Handoko. Turut dihadiri Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Prof Muhadjir Effendy serta Ketua Umum Perhimpunan Periset Indonesia, Ir Syahrir. (adv)

Editor: Mangindo Kayo