Proses Pengadaan Barang Lambat, Afrizal: Pengaruhi Serapan Anggaran

VALORAnews - Berbagai persoalan dalam pengadaan barang dan jasa masih menjadi hambatan yang mempengaruhi serapan anggaran Pemerintah Kota Padang. Diantara persoalan itu termasuk keterlambatan penyampaian dokumen pengadaan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Hal itu disampaikan Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan Kesra, Afrizal Khaidir saat membuka Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa di sebuah hotel di Padang, Selasa (20/2/2018).

"Kurangnya serapan anggaran karena dampak terlambatnya pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa masih menjadi persoalan krusial. Hal itu berdampak pula terhadap serapan anggaran," kata Afrizal Khaidir.

Menurutnya, faktor itu disebabkan kurangnya pemahaman dari berapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap tata cara penyusunan dokumen terkait pengadaan barang dan jasa. Itu berakibat terlambatnya proses entry Rencana Umum Pengadaan (RUP).

Baca juga: ULP Bukittinggi Tuntaskan Lelang 22 Paket Pekerjaan

"Faktor-faktor ini seharusnya dapat diatasi dengan peningkatan pemahaman dan pengetahuan dari SDM pada OPD," ujar mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan ini.

Adapun bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan Bagian ULP Sekretariat Kota Padang ini merupakan upaya menambah pengetahuan pengelolaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemko Padang. Bimtek ini juga guna meningkatkan pemahaman tugas fungsi dan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatatan (PPTK).

"Kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pedoman mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif," tukas Aparatur Sipil Negara yang akan mengakhiri tugasnya April 2018 ini.

Sementara itu, Kepala Bagian ULP, Yoga Natasha Amin menyebutkan, Bimtek ini diadakan guna peningkatan pelayanan publik dan pengembangan kompetensi dan kemampuan PPK dan PPTK.

Baca juga: Unit Layanan Pengadaan Padang Bersiap jadi UKBPJ

Adapun pelaksanaan bimtek ini berlangsung selama tiga hari dengan menghadirkan narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintahan (LKPP) RI, Kejaksaan Negeri Padang dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Barat.

Penulis:
Editor:
Sumber: