Distribusi dan Ketersediaan Gas 3 Kg Tak Merata

Kamis, 16 November 2017, 21:10 WIB | News | Kota Padang
Distribusi dan Ketersediaan Gas 3 Kg Tak Merata
Walikota Padang, Mahyeldi Dt Marajo memberikan masukan pada pertemuan tripatrit antara Pemko Padang, Pertamina dan Hiswana Migas terkait kelangkaan LPG 3 kg, Kamis (16/11/2017). (humas)
VISI MISI CALON GUBERNUR SUMBAR PILKADA SERENTAK 2024

VALORAnews -- Pemko Padang, Pertamina dan Hiswana Migas (Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi) serta Agen dan Pangkalan gas elpiji, duduk bersama menyelesaikan persoalan kelangkaan gas elpiji bersubsidi 3 kg di pasaran.

Pertemuan tersebut juga membahas harga gas elpiji yang melampaui HET (Harga Eceran Tertinggi) di tingkat konsumen.

Wali Kota Padang, Mahyeldi Dt Marajo yang hadir langsung pada pertemuan tersebut mengatakan, distribusi dan ketersedian gas elpiji subsidi 3 kg di Kota Padang saat ini tidak merata dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berhak menerimanya. Oleh sebab itu, hal ini harus dihitung ulang dan dipetakan kembali sesuai kebutuhan dan peruntukkannya.

"Kita tidak ingin di Kota Padang ini terjadi inflasi gara-gara kelangkaan gas elpiji 3 kg. HET yang tidak sesuai aturan, sehingga menimbulkan kegelisahan di masyarakat," ujar Mahyeldi.

Baca juga: Ini Harapan Gubernur Sumbar pada Peringatan Harhubnas 2024

Dijelaskan, aspek lain yang memicu terjadinya kelangkaan tersebut karena gas elpiji bersubsidi ukuran 3 kg masih dinikmati industri kecil dan masyarakat ekonomi menengah keatas.

"Untuk itu, kita harus mengawasi hal ini secara bersama, baik itu pemerintah, agen, maupun pangkalan gas elpiji," tambah Mahyeldi. "Selain itu, kita meminta kepada masyarakat yang tidak berhak menggunakan gas elpiji bersubsidi untuk menggunakan gas elpiji yang tidak bersubsidi," tambahnya.

Mahyeldi berharap, semua pihak pada pertemuan tersebut untuk bersama-sama menjaga suasana Kota Padang tetap kondusif dan terkendali, karena Pemkot Padang saat ini sedang berusaha untuk menggerakkan perekonomian masyarakat.

Disamping itu, Sales Eksekutif Pertamina wilayah Sumbar, Chairul Anwar menjelaskan, pengawasan penggunaan gas elpiji dilaksanakan oleh Dirjen Migas dan pemerintah, sedangkan Pertamina hanya sebagai penyalur saja.

Baca juga: Gubernur Sumbar Ucapkan Terima Kasih Atas Semangat Kerelawanan yang Ditumbuhkan PMI

"Jadi, disediakannya gas elpiji ukuran 5,5 kg merupakan alternatif bagi masyarakat yang mampu, agar tidak lagi menggunakan gas elpiji yang bersubsidi yang telah ditentukan quotanya," terang Chairul.

Halaman:
TANGGAPAN MASYARAKAT TENTANG CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PILKADA SERENTAK 2024

Penulis:
Editor:
Sumber:

Bagikan: