Pemko Akan Seret Pencemar Laut Telukbayur ke Ranah Hukum

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Padang, Al Amin mendesak perusahaan, untuk segera melakukan penyedotan agar dampak lingkungan tidak meluas.

Pemerintah Kota Padang, lanjutnya, tak segan-segan menjatuhkan sanksi berupa pencabutan izin lingkungan dan izin operasi bila upaya pembersihan akibat kebocoran tangki tidak dilakukan segara. Al Amin juga khawatir, bila tidak segara disedot maka tumpahan CPO bisa terbawa aliran air, hingga ke perairan Muaro, Padang.

"Kejadian ini sebetulnya insiden ya. Namun, meski itu insiden, tetap kelalaian perusahaan. Kami bisa saja cabut izin lingkungan perusahaan, kalau dia tidak lakukan pemulihan," tegas Al Amin.

Baca juga: Silaturahmi Danlantamal II Telukbayur dengan Wako Padang: Babinpotmar Ikut 'Gerilya' Ajak Warga Ikut Vaksinasi

Ancaman berupa pencabutan izin, lanjut Al Amin, jelas tertuang dalam Undang-Undang (UU) No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tahapan yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal ini adalah teguran kepada perusahaan, paksaan pemerintah, pembekuan izin, atau pencabutan izin lingkungan.

"Yang penting saat ini pemulihan dengan lakukan sedotan minyak yang tumpah," ujarnya.

Pengelola PT WIM, Gunawan Ginting, Kamis kemarin menduga, minyak itu tumpah ke laut bagian belakang dermaga peti kemas milik PT Pelindo II Teluk Bayur, akibat adanya kebocoran pipa.

"Sekarang kami masih menyelidiki kebocoran pipa tersebut. Ini merupakan sebuah bencana bagi kami. Kami bersama tim masih konsentrasi penyelamatan awal, agar tumpahan minyak sawit itu tak meluas," ujar Gunawan. (rls/vri)

Penulis:
Editor:
Sumber: