Mahyeldi Inginkan LAKIP Padang Bernilai A

VALORAnews - Walikota Padang, H Mahyeldi Dt Marajo memompa semangat kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup kerjanya. Dengan semangat tinggi, diharapkan terjadi peningkatan kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Padang Tahun 2017.

"Kita menginginkan LAKIP 2017 nilainya A," ujar Mahyeldi pada acara Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Padang di Balaikota Padang, Minggu (3/9/2017).

Diketahui, berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PAN-RB terhadap AKIP Kota Padang 2016 menunjukkan, Pemerintah Kota Padang memperoleh nilai 60,06 atau predikat "B". Pemerintah Kota Padang akan terus berupaya meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja yang lebih baik setiap tahunnya.

"Karena itu, tentunya dibutuhkan komitmen yang kuat dan upaya perbaikan yang sungguh-sungguh dari segenap OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang, tanpa itu semua mustahil kita mendapatkan predikat yang lebih baik," tegas Mahyeldi di depan seluruh pegawainya.

Baca juga: Mahyeldi Serahkan Penghargaan dan Bonus untuk Anggota Korpri Sumbar Berprestasi

Berdasarkan pembobotan penilaian Evaluasi AKIP oleh Kementerian PAN-RB, bobot yang paling tinggi adalah pada Perencanaan Kinerja yaitu sebesar 30 persen.

"Marilah kita berupaya maksimal untuk melakukan perbaikan menyeluruh terhadap kualitas dokumen perencanaan, baik itu RPJMD, Renstra SKPD dan juga Perjanjian Kinerja SKPD, sehingga kualitasnya dapat ditingkatkan dan tercipta sinkronisasi antar dokumen perencanaan tersebut," tambahnya.

Dikatakan, Pemko Padang sangat perlu membangun budaya kinerja birokrasi yang lebih baik. Serta menyelenggarakan pemerintahan dengan berorientasi kepada kegiatan-kegiatan yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Ditekankannya, paradigma dalam Sistem Perencanaan harus berubah. Keberhasilan dalam pencapaian program prioritas pembangunan harus terukur dan berorientasi hasil mulai dari RPJMD, Renstra SKPD sampai kepada Perjanjian Kinerja pejabat eselon II, III dan IV pada masing-masing SKPD.

Baca juga: Mahyeldi Mencoblos di TPS 05 Kelurahan Jati Baru

"Dokumen perencanaan harus benar-benar sinkron dan menunjang pencapaian visi, misi, dan harus ada ukuran yang jelas di setiap SKPD, sehingga dapat menggambarkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian visi, misi Pemerintah Kota Padang," bebernya.

Penulis:
Editor:
Sumber: