Pejabat Pemko Padang Diajari Soal Integritas

VALORAnews - Dalam rangka meningkatkan pembangunan budaya berintegritas, sedikitnya 30 orang pejabat eselon II dan III di lingkungan Setdako Padang mengikuti Workshop Tunas, Sistem dan Komite Integritas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Kamis-Sabtu (4-6/5/2017).

Kegiatan ini dihadiri Deputi Bidang Pencegahan KPK, Ryan . Utama bersama Asep Chaerullah selaku narasumber.

Walikota Padang, Mahyeldi Dt Marajo mengatakan, menyambut kegiatan tersebut selaku bagian dari program KPK. Sehingga diharapkan, akan semakin meningkatkan integritas di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Padang ke depan.

"Kita tentu berterima terima kasih pada KPK yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Sebagaimana sesuai dari harapan dari KPK dan kita semua, demi terciptanya pelaksanaan pemerintahan yang semakin baik dan bebas dari korupsi tentunya," kata Mahyeldi sewaktu menghadiri kegiatan tersebut, Sabtu (6/5/2017).

Baca juga: DPRD Bukittingi Ikuti Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Ini Proyek yang jadi Incaran KPK

Dikatakan Mahyeldi, ia pun berharap nantinya semua ASN terutama para pejabat eselon II, III dan IV juga dapat mengikuti kegiatan tersebut.

"Semoga upaya ini akan memacu semangat para ASN kita untuk lebih meningkatkan integritas dalam pengelolaan pemerintah daerah di masa-masa yang akan datang," ungkapnya didampingi Kepala Inspektorat Kota Padang, Andri Yulika.

Sementara , Deputi Bidang Pencegahan KPK, Ryan H Utama menerangkan, workshop tersebut merupakan program atau upaya lain dari KPK yang saat ini lebih memfokuskan aspek pencegahan di samping penindakan terhdap kasus korupsi.

Ryan melihat, cukup tingginya kemauan Pemko Padang menjadikan budaya integritas sebagai sebuah budaya baru di Pemko Padang.

Baca juga: Survei Voxpol Pilgub Sumbar 2024, Elektabilitas Mahyeldi-Vasko 70,3 Persen, Epyardi-Ekos 16,8 Persen

"Salah satu bentuk pencegahan yang kita lakukan yaitu, dengan memberikan kesadaran dan pemahaman terhadap pihak-pihak yang rentan tersandung dalam kasus korupsi seperti halnya para pejabat, pegawai negeri dan sebagainya," terangnya.

Penulis:
Editor:
Sumber: