Pemko Padang Ajukan Dua Ranperda, Erisman: Lakukan Pembahasan secara Optimal

Senin, 20 Maret 2017, 15:34 WIB | News | Kota Padang
Pemko Padang Ajukan Dua Ranperda, Erisman: Lakukan Pembahasan secara Optimal
Wawako Padang, Emzalmi menyampaikan dua Ranperda pada sidang paripurna DPRD Padang, Senin (20/3/2017) yang dipimpin Ketua Dewan, Erisman. (Mangindo kayo/valoranews)

VALORAnews - Wakil Walikota Padang, Emzalmi menyampaikan dua buah rancangan peraturan daerah (Ranperda) ke DPRD Padang, Senin (20/3/2017). Paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Padang, Erisman bersama dua orang wakil ketua, Wahyu Iramana Putra dan Muhidi.

"Untuk 2017, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda) DPRD Padang telah menetapkan 40 buah Ranperda yang akan dibahas. Dimana, 18 di antaranya merupakan prakarsa (inisiatif) DPRD. Dua buah yang kita sampaikan saat ini, merupakan bagian dari yang telah disepakati itu," ungkap Emzalmi dalam paripurna yang molor setengah jam dari jadwal tersebut.

Dikatakan, kedua Ranperda yang diusulkan itu yakni Ranperda tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang merupakan tindak lanjut dari UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Ranperda Barang Milik Daerah yang merupakan tindaklanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang pencatatan asset.

"Kami berharap, kedua Ranperda ini dapat dibahas dengan sebaik-baiknya. Sehingga, bisa bermanfaat bagi kemajuan kota ini," terang Emzalmi.

Baca juga: Reses Masa Sidang I Tahun 2024 DPRD Padang, Ini Aspirasi yang Diserap Muharlion

Paripurna ini, diwarnai dua kali interupsi oleh anggota DPRD Padang. Pertama oleh Maidestal Hari Mahesa. Dia meminta waktu bicara, begitu ketua DPRD Padang selesai membuka rapat yang dihadiri Sekda, Asnel, Forkopimda, pimpinan OPD dan undangan lainnya. Dia menyuarakan soal pergantian pimpinan fraksinya yang tak ditindaklanjuti sejak 2016 lalu.

Selanjutnya, Wismar Panjaitan. Dia menyampaikan dinamika kota, setelah Emzalmi selesai menyampaikan nota pengantar dua Ranperda itu. Persoalan yang disampaikan terkait gejolak masyarakat yang melakukan penolakan terhadap krematorium milik perkumpulan HBT.

Krematorium HBT ini, sempat mendapat penolakan dari masyarakat. "Kami meminta, bapak wakil walikota di forum terhormat ini memberikan klarifikasi tentang pendirian krematorium itu. Jangan sampai membuat warga makin resah," tambah anggota DPRD Padang lainnya, Aprianto.

Atas interupsi Wismar dan Aprianto ini, Erisman sebagai pimpinan sidang, tak memberikan kesempatan pada Emzalmi untuk memberikan klarifikasi.

Baca juga: Perubahan APBD Padang Tahun 2024 Ditetapkan Rp2,8 Triliun

"Kita akan bahas soal ini di tingkat komisi," terangnya.

Halaman:
IKLAN NOMOR URUT PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMBAR PEMILIHAN 2024

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber:

Bagikan:
IKLAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADANG PEMILIHAN SERENTAK 2024
IKLAN TOLAK POLITIK UANG PEMILIHAN SERENTAK 2024 KPU SUMBAR
IKLAN SOSIALISASI NOMOR URUT CALON BUPATI-WAKIL BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI