Dualisme Kepsek, Sabar: Gubernur Mesti Evaluasi Jajaran Disdik Sumbar
VALORAnews - Seiring pengalihan kewenangan pengelolaan sekolah setingkat SMA/sederajat, DPRD Sumatera Barat meminta Dinas Pendidikan membangun komunikasi yang baik dengan para kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) di Sumatera Barat.
"Komunikasi yang baik harus dibangun untuk menghindari persoalan yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun ini," tegas Ketua Komisi V DPRD Sumatera Barat, Hidayat saat kunjungan kerja ke Kabupaten Solok, Jumat (17/2/2017).
Kunjungan kerja ini terkait terjadinya dualisme kepala sekolah di sejumlah SMA di daerah itu. Bahkan, sejumlah kepala sekolah, sempat mengadukan persoalan ini ke DPRD Sumbar. (Baca: Gawat... Siswa Mau Ujian, Jabatan Kepala Sekolah Berpolemik di Kabupaten Solok)
"Polemik ini terjadi karena rencana mutasi tidak dikomunikasikan dengan Kepala SMA yang masih menjabat," nilai Hidayat.
Baca juga: Hendri Septa-Hidayat Tawarkan Tiga Kartu Hebat di Pemilihan Serentak 2024, Ini Manfaatnya
Hidayat melihat, mutasi yang dilakukan Dinas Pendidikan terhadap kepala SMA tersebut, akan sangat mengganggu pelaksanaan UN yang akan digelar awal April 2017. Mutasi tersebut dilakukan dengan Surat Keputusan Bupati dan tidak dikomunikasikan dengan kepala sekolah yang sedang menjabat.
"Kalau mutasi ini terus dilanjutkan dan kondisi yang terjadi tidak segera diatasi, akan membawa dampak buruk. Persiapan anak didik, persiapan sarana UN dan sebagainya akan terganggu," tegasnya.
Dia menegaskan, DPRD Sumbar sebelumnya telah meminta agar Dinas Pendidikan Provinsi tidak melakukan mutasi sampai UN selesai. Namun, hal ini sepertinya tidak diindahkan dan mutasi tetap dilakukan.
Sementara, Anggota Komisi V DPRD Sumatera Barat, Sabar AS dan Amora Lubis mengungkapkan kekecewaannya terhadap tindakan yang dilakukan kabid Dikmen Disdik Sumatera Barat, Nasmeri, yang tetap melakukan mutasi.
Baca juga: Hidayat Beberkan Pembenahan Sektor Kesehatan, Ekonomi dan SDM jika Dipercaya jadi Kepala Daerah
Sabar meminta gubernur melakukan evaluasi terhadap kinerja bawahannya di jajaran Disdik. "Agar tidak merugikan dunia pendidikan di Sumbar, kami berharap gubernur mengevaluasi kinerja bawahannya di Disdik," tegas Sabar.
Penulis:
Editor:
Sumber:
Berita Terkait
- Bapemperda DPRD Sumbar Konsultasikan Prolegda Tahun 2025 ke Kemendagri, Ini Hasilnya
- Perwira Polisi Ditembak di Solok Selatan, Ini Analisis PBHI Sumbar
- Majelis BPSK Padang Temui Wakil Ketua DPRD Sumbar, Ini yang Dibicarakan
- Debat Pamungkas Pilgub Sumbar Diwarnai Saling Sindir dan Isak Tangis
- Pemprov Sumbar Bangun Sinergisitas Pemungutan Opsen Pajak Daerah