KPK Gelar Kick Off Meeting Soal Cegah Korupsi Terintegrasi

VALORAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Kick Off Meeting, sekaitan rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi di beberapa daerah di Sumbar, di Kota Padang, Selasa (7/2/2017). Pemko Padang menyambut kegiatan itu dengan menggelarnya di aula Bagindo Aziz Chan Balaikota Aie Pacah.

Ketua Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK, Adlinsyah Nasution mengatakan, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang diikuti 15 kepala daerah di Sumbar. Sebagaimana KPK ingin melakukan fungsi koordinasi supervisi terkait pencegahan korupsi.

"Dalam rencana aksi ini, untuk sementara waktu hanya diikuti 15 daerah di Sumbar. Dimana untuk Kick Off Meeting di Padang kali ini diikuti 7 kepala daerah. Selanjutnya, kegiatan yang sama akan kita lanjutkan di Pemprov Sumbar dan Pemko Bukittinggi nantinya. Ada 8 daerah lagi yang akan mengikutinya," sebut Adlinsyah pada wartawan usai kegiatan.

Dijelaskan, dalam rencana aksi itu ada 7 poin penting yang sudah direncanakan untuk 15 kabupaten/kota yang ada di Sumbar. Pertama menyangkut masalah pembuatan sistem e-planning. Dengan itu, perencanaan penganggaran harus menggunakan aplikasi elektronik.

Baca juga: DPRD Bukittingi Ikuti Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Ini Proyek yang jadi Incaran KPK

Kedua, mendorong dalam membangun sistem penganggaran secara elektronik (e-budgeting). Lalu sistem pelaksanaan lelang secara elektronik, pelayanan terpadu satu pintu (Paten) terkait perizinan, pemberdayaan dan pengotimalan APIP dan masalah tambahan penghasilan pegawai (TPP).

"Apabila seluruh 7 poin itu telah dapat didorong secara baik, maka akan bisa mereduksi sistem perencanaan dan penganggaran sesuai dengan aturan. Untuk itu, diharapkan semuanya benar-benar sesuai visi dan misi dari kepala daerah, program-program strategis dan lain sebagainya yang digunakan sebagai acuan," ungkap pria yang karib disapa Coki itu.

"Sehingga, setiap usulan daripada program harus jelas dasar hukumnya, yang mana semuanya kita kunci dalam sistem elektronik. Jadi, itu yang harus kita dorong ke masing-masing daerah di Indonesia," tambahnya.

Kemudian, tambahnya lagi, dengan itu ia mengharapkan sistem dalam membuat standar satuan harga dan standar biaya bangunan dibuatkan seragam. Sehingga, masing-masing OPD mau beli apa akan seragam, termasuk juga bangunan fisik dan sebagainya harus tetap dibuatkan standar harganya.

Baca juga: Survei Voxpol Pilgub Sumbar 2024, Elektabilitas Mahyeldi-Vasko 70,3 Persen, Epyardi-Ekos 16,8 Persen

"Sehingga, supaya itu semua terwujud kita menyarankan agar bisa dibuatkan dalam bentuk Perwako atau Perbup-nya. Karena kita berharap ke depan, gak ada lagi kedengeran-kedengeran permasalahan atau hal-hal yang tak sesuai aturan. Jadi, itulah tujuan kita melakukan kegiatan ini, demi mencegah korupsi terintegrasi," sebutnya.

Penulis:
Editor:
Sumber: