Hendri Arnis Lantik Pejabat SOPD Baru di Akhir 2016: 69 Persen APBD Padangpanjang untuk Belanja Publik

VALORAnews - Hari terakhir di 2016, Sabtu (31/12/2016) pagi, suasana berbeda terlihat di pelataran halaman balaikota Padangpanjang. Tidak seperti sebelumnya, kali ini 470 pejabat struktural Kota Serambi Mekkah dilantik Walikota Hendri Arnis, untuk memenuhi Perampingan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) baru, sesuai intruksi Pemerintah Pusat.

Pelantikan ini disaksikan unsur Forkopimda dan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) beserta unsur ninik mamak yang ada di kenagarian Gunung, Bukit Surungan dan Lareh Nan Panjang serta hadirin dan undangan lainnya.

Berbeda dengan beberapa daerah lain, yang mencicil pelantikan, Hendri Arnis justru melantik sekaligus pejabat esselon 2, 3 dan 4. Hal ini dimaksudkan Hendri, agar di 2017 semua pejabat sudah baru dan nol kilometer, sebagaimana dianjurkan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara.

Tahun ini, berbagai daerah di Indonesia melakukan perampingan SOPD. Padangpanjang pun melakukannya. Sehingga ada SOPD yang hasil marger SKPD sebelumnya. Akibatnya sekitar 60-an pejabat yang tadinya berjabatan, kini tidak menjabat lagi.

Baca juga: Fadly Amran: Zakat dan Wakaf adalab Instrumen Keuangan Islam yang Solutif

"Ini suatu konsekwensi dari perampingan SOPD. Karena itu bagi yang kini dipercaya memegang jabatan, bekerjalah sungguh sungguh dan sebaik mungkin. Jika tidak mereka yang sedang non job tentu saja akan menggantikan saudara," kata Hendri dalam arahannya usai melantik.

Hendri juga menyampaikan, bahwa dalam pengisian jabatan pejabat esselon 3, 4 dan 5, dia mempercayakan ke Kepala SOPD yang memegang esselon 2. "Saya serahkan kepada Tim Baperjakat dari hasil usulan atasan langsungnya. Semua ini bertujuan agar roda pemerintah bisa berjalan dengan lancar," jelas dia.

Menurut Hendri, pihaknya kini sudah masuk tahun ke empat dalam memimpin Padang Panjang. Tidak ada lagi waktu selain fokus membangun daerah. "Waktu saya tidak lama lagi. Saya mau menghabiskan hari hari untuk membangun kota kelahiran saya ini. Mari kita sama sama membuat agar Padangpanjang maju," ujarnya.

Dia minta semua pejabat agar turun ke masyarakat, melihat realita yang terjadi. Dari realita itu pula pemerintah bisa bertindak tepat dan benar dalam memperjuangkan kepentingan publik, melalui serangkaian program dan kegiatan yang telah disusun.

Baca juga: Fadly Amran Kumpulkan Pimpinan OPD, Bahas Cara Tindak Lanjuti Aspirasi Warga

Walikota termuda di Sumbar itu, terbilang nekat dan berani dalam memimpin daerahnya. Ini terlihat dari program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan semata kepentingan publik. Pada tahun anggaran 2017 berdasarkan audit BPK Perwakilan Sumbar, Kota Padangpanjang mengalokasikan anggaran sebesar kurang lebih 69 persen dari APBD Kota, sekitar Rp700 miliar untuk kepentingan publik.

Penulis:
Editor:
Sumber: