Monitoring Transparansi ke Pessel, KI Sumbar: Jabatan PPID Kerap Minus Dukungan Anggaran

VALORAnews - Komisi Informasi Sumatera Barat (KI Sumbar), lakukan monitoring dan sosialisasi kepada badan publik Pemkab Pesisir Selatan (Pessel), Jumat (5/6/2015) di Kantor Bupati Pessel.

"Kegiatan ini bagian dari upaya KI Sumbar untuk menggenjot keterbukaan informasi publik di semua badan publik pemerintah kota dan kabupaten di Sumbar," ujar Ketua KI Sumbar Syamsu Rizal ,usai melakukan monitoring dan sosialisasi ke badan publik Pemkab Pessel.

Syamsu Rizal mengakui, banyak pemahaman badan publik terkait keterbukaan informasi publik, sekadar memahami tanpa aplikasi sebagaimana yang diinginkan UU Keterbukaan Informasi Publik.

"Semua kota dan kabupaten yang kita pantau punya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), tapi itu masih banyak yang tagline saja," terang Syamsu Rizal saat audiensi dengan Sekda Pemkab Pessel, Erizon.

Baca juga: KPU Sumbar Hadirkan 2 Komisioner Komisi Informasi di Rakor Debat Publik Kampanye Pilkada 2024

Padahal, terangnya, apa yang diharapkan oleh UU 14 Tahun 2008 belum sempurna. "Banyak daerah menganggarkan untuk PPID saja belum ada, bahkan PPID jabatan rangkap dari jabatan Humas atau Bidang Kominfo di Dinas Dishubkominfo," ujar Syamsu Rizal.

Dalam dialog itu, Ketua KI Sumbar Syamsu Rizal didampingi Komisioner Adrian Tuswandi, Sekretaris KI Sumbar Defi Astina. Dari pihak Pemkab Pessel hadir, Iqbal, Kadishubkominfo Pessel, Humas Pemkab, Syahrul Bayang dan PPID Utama Pemkab Pessel Berlian. (lek)

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber: