KI Sumbar Ajak Jemaat Santo Yusuf Berantas Pungli dengan Semangat Transparansi

VALORAnews - Pungutan Liar (Pungli) telah jadi kesepakatan pimpinan nasional, untuk diberantas dan pelakunya dijerat hukum.

"Nilainya kecil tapi masif. Hampir di semua pelayanan publik, Pungli itu ada, tapi prakteknya sangat rapi," ujar Ketua Komisi Informasi (KI) Sumbar, Syamsu Rizal pada Sosialisasi UU 14 Tahun 2008 bertajuk Cegah Pungli dengan Transparansi, Kamis (15/12/2016) di PSKP Santo Yusuf Keuskupan Padang.

Sosialisasi KI Sumbar kali ini menyasar kelompok masyarakat di kawasan Pondok Padang. "Kita yakin masih banyak masyarajat yang belum tahu tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi publik hak anda untuk tahu, dan menjadi hak konstitusi UUD1945, tidak ada pengecualian, siapa saja berhak memperoleh informasi publik," ujar Syamsu Rizal.

Penerapan ini, kata Syamsu Rizal, banyak badan pemerintahan gamang jika UU ini masif dipahami publik. "Bagi KI, ini tantangan. Hak publik harus ditegakan, kalau badan publik pemerintahan cuek, maka KI pastikan badan publik itu duduk di kursi termohon di KI Sumbar," ujar Komisioner KI Sumbar membidangi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Adrian Tuswandi.

Baca juga: Terbuka Tanpa DIP, Erizon: Jangan Koar-koar Lah

Sementara, Anggota DPRD Sumbar, Alber Hendra Lukman yang merupakan bagian dari PSKP Santu Yusuf menyebut, informasi adalah penting.

"Ingin kuasai dunia, kuasailah informasi, tapi kekinian keterbukaan informasi justru melenceng. Dunia media sosial hingar bingar dengan hujatan dan fitnah, padahal keterbukaan informasi dan kebebasan informasi tujuannya tidak itu," ujar Albert.

Albert memastikan, keterbukaan informasi publik rohnya adalah kebhineka-tunggalikaan.

"Tidak ada yang diistimewakan dalam wargan negara dalam keterbukaan informasi pubklik. Dia sama punya hak dan itu esensi dari Bhineka Tunggal Ika," ujar Albert.

Baca juga: YCM Sengketakan Dinas Kehutanan Sumbar, Askurnis: Yang Kami Minta Sesuai UU KIP

Sekum PSKP Santu Yusuf Keuskupan Padang, Jimmy Yahputra mengatakan, sosialisasi keterbukaan informasi publik berdasarkan UU 14 Tahun 2008 adalah penting bagi masyarakat meski disiapkan dalam waktu 48 jam, tapi anggota Keuskupan Padang banyak yang hadir.

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber: