APBD Sumbar 2017 Disahkan, Nurnas: APBD Kita Pro Pegawai bukan Rakyat

VALORAnews - APBD Sumbar 2017, dinilai anggota DPRD Sumbar, HM Nurnas, tak lagi pro rakyat, melainkan lebih pro pada aparatur sipil negara (ASN). Selain itu, terdapat nilai defisit sebesar Rp115 miliar yang nominalnya hampir sama besar dengan jumlah pemotongan dana alokasi umum (DAU) oleh pemerintah pusat.

"Mencermati postur APBD Sumbar 2017 yang berjumlah Rp6,245 triliun, sebesar Rp4,186 triliun atau 68,5 persen, digunakan untuk membayar gaji pegawai (belanja tidak langsung-red). Sementara, anggaran untuk proyek-proyek (belanja langsung) hanya sebesar Rp2,039 triliun. Postur ini jauh berbeda dengan anggaran 2016 yang masih lebih banyak belanja langsung," ungkap Nurnas disela-sela paripurna pengesahan APBD Sumbar 2017, Jumat (25/11/2016) malam.

Paripurna ini, dipimpin Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim didampingi dua orang wakil ketua, Arkadius Dt Intan Bano dan Guspardi Gaus. Dari eksekutif, hadir Wagub Sumbar, Nasrul Abit beserta jajaran. Juga hadir unsur Forkopimda dan pejabat BUMN/D serta tokoh masyarakat lainnya.

Selain postur yang gemuk untuk membiayai ASN, tambah Ketua Fraksi Partai Gerindra, Hidayat, target pendapatan yang diusulkan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), juga masih belum sesuai dengan potensi yang ada.

Baca juga: Hendra Irwan Rahim: Peredaran Narkoba harus Diantisipasi sejak Dini

"TAPD hanya mengusulkan kenaikan target pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 6,17 persen. Saat pembahasan, akhirnya disepakati pertambahan target PAD sebesar 10 persen," terang Hidayat.

"Kita bukan asal menaikan target PAD. Sejumlah pertimbangan jadi kajian. Seperti, trend kenaikan rata-rata yang sebesar 10 persen, target laju pertumbuhan ekonomi 2017 yang lebih tinggi dari 2016, potensi pajak daerah (PKB dan BBNKB) masih bisa dioptimalkan dan optimalisasi penerimaan dari retribusi daerah lainnya," tambah Hidayat.

Ditegaskan Hidayat, penambahan target PAD dan lain-lain pendapatan yang sah itu, lebih disebabkan masih banyaknya program dan kegiatan yang belum mendapatkan alokasi anggaran yang memadai pada RAPBD Sumbar 2017.

Selain itu, di mata Nurnas, setiap daerah yang nominal APBD-nya di bawah Rp10 triliun, nasibnya akan sama dengan kejadian di Sumbar. Belanja tidak langsungnya akan selalu lebih besar dari belanja publik.

Baca juga: Hendra Irwan Rahim: Koperasi itu Enak Dibicarakan, Susah Dilaksanakan

Ini terjadi, terangnya, karena faktor penyelenggaraan urusan yang dialihkan dari kewenangan kabupaten/kota ke provinsi sebagaimana amanat UU No 23 Tahun 2014. "SMA sederajat yang sekarang jadi kewenangan provinsi, membuat pertambahan DAU mencapai angka Rp631,687 miliar dari prediksi KUA-PPAS. Ini lah faktor utama yang membuat postur APBD 2017 seperti jadi pro ASN," terang Nurnas.

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber: