Selain di Sijunjung, Inilah Konflik di Sumbar Selama 2016

VALORAnews - Konflik sosial di Sumatera Barat (Sumbar) tidak hanya terjadi di Sijunjung (26 Juli 2016), selama 2016 ini. Buktinya, dari Januari hingga Juli 2016, sudah tujuh konflik sosial yang terjadi di Sumbar.

Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumbar, Zul Aliman mengatakan, tujuh konflik sosial di Sumbar tersebut, terjadi di berbagai daerah di Sumbar. Dalam penanganan konflik ini, Kesbangpol Sumbar sudah membentuk tim terpadu dan rencana aksi konflik sosial.

Inilah daftar konflik yang terjadi sepanjang 2016 di Sumbar:

1. Kota Padang
Secara diam-diam kelompok Ahmadiah masih terindikasi melakukan aktivitas beribadatan dan penggalangan terhadap warga masyarakat. Mereka juga melakukan pendekatan secara ajaran kepada tokoh masyarakat Sumbar.
Untuk tindak lanjutnya, sudah dilakukan pertemuan atau sosialisasi dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda serta ormas Islam.

Baca juga: Tiga Kabupaten di Sumbar Rawan Konflik Komunal

2. Pesisir Selatan
Terjadinya sengketa batas wilayah antara Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kabupaten Muko-muko yang menyebabkan konflik sosial.
Tindak lanjutnya, telah dilakukan mediasi antara Pemkab Pessel dengan pihak Pemkab Muko-muko. Kemudian, juga dilakukan pencegahan untuk melakukan kegiatan lahan berpindah-pindah.

3. Solok Selatan
Masuknya tenaga asing yang terindikasi tidak melengkapi dokumen-dokumen seperti: izin kerja dan izin menetap. Ini juga menimbulkan konflik sosial.
Konflik ini telah ditindaklanjuti dengan pengawasan oleh tim terpadu agar tidak terjadi pelanggaran hokum, seperti dokumen izin kerja dan izin menetap.

4. Kabupaten Agam
Terjadi konflik antara masyarakat Tiku dengan PT Mutiara Agam, dengan saling merasa punya hak atas tanah ulayat (kaum).
Untuk konflik ini, sudah dilakukan proses penyelesaian dari tingkat daerah sampai ke tingkat pusat. Sampai saat ini, masih dalam proses penyelesaian.

5. Pasaman Barat
Terjadi sengketa di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat terkait dengan permasalahan lahan perkebunan kelapa sawit, antar pengembang dengan warga masyarakat.
Tindak lanjutnya, telah dilakukan mediasi yang melibatkan kedua belah pihak dan mengimbau masyarakat yang tidak berhak untuk meninggalkan lahan.

Baca juga: Wantimpres: Sumbar Harus Waspada, Sumber Konflik Masih Ada

6. Padangpariaman
Konflik sosial yang diawali dengan masalah pertambangan galian C yang belum mempunyai izin di daerah Lubuk Alung Parik Malintang.
Tindak lanjutnya, dilakukan mediasi kepada kedua belah pihak agar tidak melakukan pelanggaran terhadap pertambangan.

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber: