Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2015, Fraksi BPB: Silpa Harus Diminimalisir Lagi

VALORAnews - Fraksi Bintang Perjuangan Bangsa (BPB) meminta Pemkab Pesisir Selatan (Pessel) Sumatera Barat untuk dapat meminimalisir lagi SiLPA, karena dalam laporan Tahun Anggaran 2015 angkanya terkesan cukup besar.

"SiLPA terkesan cukup besar, dan ke depannya Pemkab harus bisa meminimalisirnya," kata Alkisman Nurman, Juru Bicara Fraksi BPB, Jumat (22/7/2016).

Perihal ini dikemukakan dalam Rapat Paripurna tentang Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Sumatera Barat terhadap Nota Ranperda RPJMD Tahun 2016-2021 dan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2015, di Gedung Pertemuan setempat.

Fraksi BPB juga menyebut kalau anggaran belanja masih terdapat kesenjangan, dimana belanja aparatur masih tinggi dibanding belanja lainnya. Dalam laporan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015, terang Alkisman, SiLPA mencapai angka Rp156,3 Miliar.

Baca juga: Bapenda Serahkan SPPT PBB-P2 untuk Kecamatan IV Nagari dan Tanjung Mutiara, Ini Targetnya

"Besarnya SiLPA tersebut dikarenakan masih adanya keterlambatan pekerjaan," katanya.

Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna DPRD tentang Penyampaian Nota Ranperda RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2016 - 2021 dan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 di Gedung Pertemuan Pemkab setempat, Kamis (21/7/2016), Bupati Pesisir Selatan (Pessel) Sumatera Barat Hendrajoni menerangkan, belanja daerah di Tahun 2015 Rp1,359 triliun, dengan realisasi pencapaian 85,70 Persen. Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp1,587 triliun. Sedangkan realisasi sebesar Rp1,359 triliun. (kt)

Penulis:
Editor:
Sumber: