Dana Minim jadi Kendala Penanganan Warga di Zona Merah

VALORAnews - Sebanyak 212 ribu jiwa ( 99.978 kepala keluarga) di Pessel berada pada zona merah (rawan) tsunami. Mereka bermukim di 11 kecamatan yang berada pada garis pantai sepanjang 284 kilometer. Selain ancaman tsunami, Pessel juga rawan bencana banjir karena terdapat 19 sungai besar yang memanjang dari Utara ke Selatan. Tak salah, Pesisir Selatan disebut mini marketnya bencana.

"Banjir, tanah longsor, abrasi pantai dan sungai menjadi salah satu hal penting yang harus menjadi perhatian dari pemerintah pusat, provinsi dan Pemkab Pesisir Selatan sendiri, untuk melakukan penanganan juga pencegahan sebelum timbulnya korban jiwa maupun materil," ungkap Sekretaris Dinas PSDA Pessel Zul Arzil didampingi Syahrial (Kasi Sungai dan Pantai), Senin (18/5/2015) di Painan.

Anggaran yang terbatas sebesar Rp40 miliar di 2015 ini, terangnya, membuat Dinas PSDA Pesisir Selatan harus selektif dalam mengunakan angaran yang tersedia. Anggaran yang diambil dari biaya rutin, DAK dan APBD Pesisir Selatan 2015, terbilang masih kurang jika dibandingkan dengan luas wilayah rawan bencana yang ada di Pesisir Selatan.

"Di 2015 ini, untuk penanganan pantai dan sungai saja, PSDA hanya tersedia dana Rp7 miliar ditambah Rp2 miliar untuk anggaran pedistrian, irigasi Rp11,9 miliar dan penanganan banjir Rp16,873 miliar," terangnya.

Baca juga: PILKADA 2024, BAWASLU: Awasi Ketat Distribusi Surat C Pemberitahuan ke Pemilih

Di kabupaten Pesisir Selatan sendiri, sedikitnya ada 228 irigasi yang jadi kewenangan Pemkab. Sedangkan untuk penanganan pantai dan sungai, anggaran yang tersedia di Dinas PSDA Pesisir Selatan hanya Rp6 miliar, sementara yang diperlukan Rp16 miliar. "Kita kekurangan Rp10 miliar lagi," tambah Kasi Sungai dan Pantai Dinas PSDA Pessel, Syahrial. (lek)

Penulis:
Editor:
Sumber: