Pembahasan LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Pessel 2010-2015: Kinerja di Bidang Ekonomi dan Pangan Jauh di Bawah Target

VALORAnews -- Pemkab Pessel dinilai masih belum bisa memenuhi target, sebagaimana yang tertera dalam RPJM Pessel 2010-2015. Perkembangan signifikan baru terlihat di bidang kepariwisataan, sementara di bidang pengembangan ekonomi dan pangan, masih belum memuaskan. Wisata dan pangan merupakan fokus duet Nasrul Abit dan Editiawarman memimpin Pessel periode 2010-2015.

Hal itu terungkap dalam seminar sehari yang digelar DPRD Pessel, dalam rangka membahas laporan keterangan pertangggungjawaban (LKPj) akhir masa jabatan bupati Pessel 2010-2015 sekaligus LKPj akhir tahun 2014, Rabu (13/5/2015) di ruang sidang utama DPRD setempat. Seminar ini menghadirkan narasumber pakar ekonomi Unand, DR Hefrizal Handra dan dan Dodi Devianto PhD (pakar statistik Unand).

"Seminar ini merupakan rangkaian kegiatan yang dirancang Pansus, untuk membahas kinerja bupati dan wakil bupati Pessel selama lima tahun terakhir menjabat kepala daerah. Seminar ini akan jadi salah satu rujukan bagi anggota DPRD dalam menilai LKPj bupati dan wakil bupati nantinya," ungkap Ketua Pansus LKPj DPRD Pessel, Dedi Rahmanto Putra.

Dalam seminar itu terungkap, PAD Pessel baru sanggup menyumbang perekonomian Sumbar sebesar 6 persen, berada paling bawah dibandingkan dengan Kabupaten Kepulauan Metawai. Selain itu, pencapaian dalam mengurangi angka kemiskinan, hanya terealisir sebesar 10 persen dari target 16-17 persen dalam masa pariode jabatan. (Baca: Bahas LKPj Bupati Pessel, Pansus Hadirkan Dua Pakar)

Baca juga: DPRD Sumbar Tetapkan Pansus LKPj Tahun 2023 dan Tata Beracara BK, Ini Latar Belakangnya

Untuk pembangunan sendiri, hanya mencapai 40 persen dari standar untuk pembangunan jalan. Harusnya mencapai angka 60 persen dari total pembangunan yang ada untuk kabupaten Pessel. Angka statistik ini diharapkan jadi evaluasi kinerja Pemkab Pessel ke depannya. Walaupun begitu, duet Nasrul Abit dan Editiawarman ini, berhasil meraih peringkat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI perwakilan Sumbar, untuk tahun anggaran 2014.

Seminar sehari membahas LKPj ini merupakan yang pertama kali diadakan DPRD Pesisir Selatan. Kegiatan ini dibuka Wakil Ketua DPRD, Aprial Abbas. "Seminar ini diharapkan bisa terus diselenggarakan dalam membahas LKPj sehingga bisa menghasilkan penilaian yang lebih objektif terhadap kemajuan yang telah dicapai Pemkab Pessel," harap Aprial Abbas. (lek)

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber: