Pariwara DPRD Padang tentang LKPj Wako 2015: Capaian Target Pendapatan Daerah masih Rendah

VALORAnews -- Persoalan pencapaian target pendapatan asli daerah (PAD) jadi catatan penting sejumlah fraksi di DPRD Padang, saat mengkritisi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wako Padang 2015 pada 20 April 2016.

Juru bicara Fraksi PKS, Hadison secara khusus menyorot kinerja para camat di Pemko Padang yang masih ogah-ogahan memungut pajak bumi dan bangunan (PBB). Kemudian, Hadison juga menyorot perjanjian Pemko Padang dengan manajemen SPR yang perlu ditinjau ulang lagi. Karena terdapat perbedaan signifikan dengan kondisi kekinian.

"Target pendapatan PBB yang telah disepakati dalam APBD belum tercapai secara maksimal. Walikota diminta memerhatikan kinerja para camat dengan memberikan reward dan punishment," terang Hadison.

Soal pemberian sanksi dan penghargaan ini, juga didukung juru bicara Fraksi Partai Golkar, Wahyu Iramana Putra. Menurut Wahyu, pembinaan terhadap pejabat yang berprestasi maupun lemah dalam hal kinerja, masih sangat kurang dilakukan duet walikota dan wakil walikota.

Baca juga: Reses Masa Sidang I Tahun 2024 DPRD Padang, Ini Aspirasi yang Diserap Muharlion

"Reward dan punishment ini sudah sangat wajib dilaksanakan secara tegas dan nyata. Kami melihat, ada pejabat yang berprestasi, namun diturunan eselonering-nya oleh walikota. Sementara, yang minim prestasi tetap dipertahankan diposisinya. Malahan, ada yang dipindahkan pada jabatan yang lebih tinggi dari tempat semula," urai Wahyu tanpa merinci figur yang dimaksud.

Penurunan prestasi pada pencapaian pendapatan daerah, juga jadi sorotan juru bicara Fraksi PPP, Nila Kartika. Pada 2015 lalu, target pajak daerah sebesar Rp241,501 miliar dengan realisasi Rp232,870 miliar lebih (96,43prsen).

Angka ini, menurut Nila, pencapaiannya jauh berkurang jika dibandingkan dengan 2014 lalu. Dimana, target pendapatan daerah Rp194,620 miliar dengan realisasi Rp179,240 miliar lebih atau 108 persen. Tak tercapainya terget di bidang pendapatan ini, disebabkan rendahnya pencapaian di sejumlah SKPD penyumbang PAD.

"Dinas Pasar hanya mampu merealisasikan Rp3,4 miliar lebih dari target sebesar Rp9,9 miliar (34,42 persen). Kemudian, Dinas Perindagtamben yang memiliki target Rp100,3 juta yang realisasinya hanya Rp35,5 juta atau 35,40 persen," ungkap Nila.

Baca juga: Perubahan APBD Padang Tahun 2024 Ditetapkan Rp2,8 Triliun

Rendahnya pencapaian terget PAD ini, menurut juru bicara Fraksi Partai Gerindra, Elly Thrisyanti, juga disebabkan kecilnya sumbangan dari penyertaan modal dibandingkan dengan sumber lainnya. "Jangan sampai modal yang kita sertakan justru tidak dapat memberikan kontribusi apa-apa bagi pendapatan daerah kita maupun memberikan manfaat bagi masyarakat Padang," tegasnya.

Penulis:
Editor:
Sumber: