Pariwara DPRD Padang tentang LKPj Wako 2015: Realisasi Anggaran Rendah, Indikator Pencapaian juga Tak Ada

VALORAnews -- Serapan anggaran yang tidak maksimal, jadi sorotan sejumlah fraksi di DPRD Padang saat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wako Padang 2015.

"Serapan anggaran yang tidak sampai pada angka 90 persen, merupakan indikasi bahwa masih ada SKPD di Pemko Padang yang tidak bekerja secara maksimal," kata juru bicara Fraksi Perjuangan Bangsa DPRD Padang, Wismar Panjaitan saat paripurna yang digelar 20 April 2016 itu.

Yang lebih memiriskannya, terang Wismar, LKPJ Wako Padang 2015 ini, tidak menjelaskan indikator keberhasilan suatu program yang telah dijalankan dengan menggunakan dan APBD. Yang dilaporkan ke DPRD, baru berupa dana yang telah digunakan dan yang masih tersisa.

"Indikator keberhasilan sebuah program itu penting, untuk mengukur sejauh mana dampak dari dana yang telah disediakan dalam mencapai kemakmuran rakyat. Kita merekomendasikan, agar indikator keberhasilan ini juga dipaparkan ke DPRD," harap Wismar.

Baca juga: Reses Masa Sidang I Tahun 2024 DPRD Padang, Ini Aspirasi yang Diserap Muharlion

Rendahnya realisasi keuangan di Dinas Pendidikan, juga disorot secara khusus juru bicara Fraksi Partai Hanura, H Yendril. Menurutnya, di Dinas Pendidikan itu malah terdapat tidak terealisasinya sejumlah kegiatan yang anggarannya sudah tersedia.

"Kita mengharapkan Pemko Padang, agar membuat sebuah kajian dan analisis keuangan (perencanaan) yang matang kedepannya," tegas Yendril.

Juru bicara Fraksi Partai Nasdem, Meilinda Rose bahkan menilai, ada sebuah kekeliruan di setiap SKPD di Setdako Padang yang dialokasikan dana cukup besar, namun capaian tingkat pelayanannya masih rendah. Meilinda kemudian mencontohkan serapan anggaran sejumlah SKPD yang di bawah angka 80 persen.

"RSUD Rasyidin serapannya hanya 54,41 persen, Dinas Pendapatan Daerah (57,17 persen), BPKAD (64,09 persen), Dinas Pendidikan (76,27 persen), Dinas Pekerjaan Umum (81,24 persen), BPBD dan Damkar (79,70 persen)," ungkap Meilinda.

Baca juga: Perubahan APBD Padang Tahun 2024 Ditetapkan Rp2,8 Triliun

"Data-data ini menunjukan ketidakberhasilan SKPD dalam pengelolaan anggaran. Kami meminta walikota memberikan teguran khusus dan melakukan pengawasan intensif pada SKPD dengan serapan rendah ini. Sehingga, pada tahun depan bisa melakukan kegiatan sesuai target perencanaan dan penganggaran maksimal. Kalau perlu, berikan perhatian khusus dengan langsung turun mengawasi SKPD tersebut," tambahnya.

Penulis:
Editor:
Sumber: