Prostitusi Meruyak, Medi: Pemerintah Disalahkan, Peran Keluarga Tak Dianggap

VALORAnews - Kepala Dinas Pariwisata Padang, Medi Iswandi menilai, persoalan prostitusi yang mencuat ke permukaan, kerap tak pernah tuntas dibahas untuk dicarikan solusinya. Banyak pihak yang kemudian bersikap menyalahkan pemerintah, walau sebenarnya peran keluarga lebih besar untuk mencegahnya.

"Jika merujuk UU Perlindungan Anak, orang tua yang menelantarkan anaknya bisa diancam hukum 15 tahun penjara," ungkap Medi Iswandi saat rapat dengar pendapat bersama Komisi 4 DPRD Padang, Senin (29/2/2016).

Rapat dengar pendapat soal meruyaknya protistusi di Padang ini, juga menghadirkan Dinas Pendidikan, BPMKB, Satpol PP, Dinsos, PHRI. Juga dihadirkan manajemen Hotel Aliga yang merupakan lokasi terungkapnya protitusi anak di bawah umur yang melibatkan 3 orang mucikari dengan tujuh orang anak galeh-nya. (Baca: Terindikasi Fasilitasi Prostitusi, Muharlion: Cabut Saja Izin Operasionalnya)

Medi kemudian mengutip Pasal 76 huruf B dan C UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan, "setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran" (Pasal 76 B).

Baca juga: Majelis BPSK Padang Temui Wakil Ketua DPRD Sumbar, Ini yang Dibicarakan

Jika dianalogikan seperti sampah, urai Medi, biasanya ketika sampah berserakan, yang disalahkan adalah pemungut sampah yangg tidak bekerja. Sementara, si pembuang sampah tidak pernah dibahas atau malah dibela dengan sejuta alasan.

"Tong sampah yang kurang, juga tidak disosialisasikan atau semua alasan lainnya," terang Medi berfilosofi.

"Hal ini persis sama dengan maksiat ini. Kita belum bahas peran orang tua, ninik mamak, penghulu suku dan lingkungan, sebagai pihak yang juga paling bertanggungjawab. Kita selalu mengarahkan telunjuk ke pemerintah," tambahnya. (vri)

Penulis:
Editor:
Sumber: