SMA Sederajat di Bawah Pemprov, Bukittinggi Hemat Rp2,5 Miliar

"Hari ini (Rabu 9/2/2016-red) juga tengah dilakukan verifikasi oleh Biro Aset di pemerintahan provinsi. Verifikasi aset tersebut jadwal yang diberikan dari 9 sampai 13 Februari 2016," katanya.

Menurutnya, semua pendataan sudah harus final 2 Oktober 2016. Setelah selesai, penandatanganan Kabupaten/kota dengan gubernur 31 Desember 2016.

Pengelolaan sekolah tingkat SMA/sederajat yang baru mulai efektif pada Januari 2017 itu, Bukittinggi terdapat lima SMA Negeri, dua SMK Negeri, 11 SMK swasta dan 10 SMA swasta.

Baca juga: Syaiful Efendi dari PKS jadi Ketua DPRD Bukittinggi Defenitif

"Dengan telah dikelolanya sekolah tingkat SMA/sederajat oleh pemerintah provinsi, maka pada 2017 pemkot tak lagi mengalokasikan dana di APBD untuk operasionalnya. Pemko hanya akan fokus pada sekolah tingkat SD dan SMP, termasuk juga TK," katanya.

Karena efektifnya pengelolaan sekolah tingkat SMA/sederajat baru dapat dilaksanakan pada Januari 2017, ungkap Erdi, maka pada 2016 pemkot masih mengalokasikan dana di APBD untuk biaya operasionalnya, tapi tidak pada biaya fisik, baik yang bersumber dari APBD atau pun DAK.

Ia menilai, dari sisi positif peralihan itu, pertama regulasi atau kebijakan sudah berada di provinsi, kedua kebijakan pendanaan sudah satu, yang juga dari provinsi, termasuk dari segi kurikulum juga satu dari provinsi.

Sementara dari sisi negatifnya, katanya, tidak ada yang signifikan. Karena di bawah 2003, sekolah menengah juga pernah dikelola provinsi.

"Banyaknya sekolah yang dikelola provinsi dapat dikhawatirkan sekolah yang sudah bagus jangan sampai menurun dari segi kualitas dan kuantitasnya," harapnya. (ham)

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber: