Warga 45 Nagari di Pasaman Barat masih Berstatus Buang Air Besar Sembarangan
PASBAR (4/9/2024) - Wakil Bupati Pasaman Barat, Risnawanto menegaskan, salah satu tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah memperkuat infrastruktur guna mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar.
Salah satu prioritasnya adalah penyediaan air minum dan sanitasi yang layak serta aman.
"Kondisi Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) atau Open Defecation Free (ODF) tercapai, ketika setiap individu dalam suatu wilayah tidak lagi melakukan buang air besar sembarangan di tempat terbuka," ungkap Risnawanto.
Hal itu disampaikannya pada Focus Group Discussion (FGD) untuk membangun komitmen bersama menuju Kabupaten Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) tahun 2024 di aula kantor bupati Pasaman Barat, Rabu.
Baca juga: Polda Sumbar Anugerahkan Penghargaan untk Plt Bupati Pasbar
FGD ini juga dihadiri perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatra Barat serta para stakeholder terkait.
Dikatakan Risnawanto, pemerintah menargetkan peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau pada tahun 2024.
Termasuk di dalamnya target 90 persen akses sanitasi layak, 15 persen akses sanitasi aman, dan penghapusan kebiasaan buang air besar sembarangan di tempat terbuka.
"Desa SBS adalah desa yang 100 persen masyarakatnya telah menggunakan jamban sehat," katanya.
Baca juga: Risnawanto Tutup Adyarajaddipa Gudep Teritorial Adat dan Budaya Pasaman Barat
Salah satu indikator keberhasilan desa SBS dalam Renstra Kemenkes tahun 2024, terang dia, sebesar 90 persen desa sudah berstatus SBS.
Penulis: Robbi Irwan
Editor: Mangindo Kayo
Sumber:
Berita Terkait
- Tantangan Kesehatan Pasbar masih Tinggi
- Debat Putaran II Pilkada Pasbar, Alfi Syahrin: Jangan Keluar dari Tema agar Masyarakat Punya Referensi Lengkap
- Polda Sumbar Anugerahkan Penghargaan untk Plt Bupati Pasbar
- Risnawanto Tutup Adyarajaddipa Gudep Teritorial Adat dan Budaya Pasaman Barat
- Ini Pesan Risnawanto di Upacara Hari Pahlawan dan Kesehatan Nasional